Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Anggota 14 kursi Diminta Agar Tidak Berlebihan Tuntut Hak Keuangan

Mathea : Hak Mereka Tidak Bisa Disamakan Dengan Kami Yang Dari Parpol

 

Jayapura, – Sekrtaris Fraksi Partai PDI Perjuangan DPR Papua, Mathea Mamoyau, S.Sos meminta, Anggota DPR Papua lewat pengangkatan 14 kursi tidak boleh berlebihan dalam menuntut hak-haknya di keuangan Sekretaris Dewan.

“Dari awal memang kami ada 4 Fraksi di DPR Papua sudah menolak untuk dilantik dulu. Karena kami ingin ini diatur secara baik termasuk dengan hak-hak mereka di keuangan, ” kata Mathea Mamoyao lewat telepon selulernya kepada Pasific Pos, Kamis (8/3/18) malam.

Untuk itu, lanjut Mathea, kami dari PDIP mengharapkan supaya oknum-oknum dari anggota 14 kursi ini, tidak boleh ngotot. Apalagi ingin disamakan hak-haknya dengan anggota DPR yang diangkat dari partai politik.

“Kami ini jelas, kami punya pengawasan, sementara mereka tidak ada. Jadi tidak bisa disamakan, karena tidak ada cantolan hukum yang jelas untuk mereka. Jadi tidak bisa disamakan keuangannya dengan kita, ” tegas wanita asal Komoro ini.

Mathea menandaskan, kalau menurut aturan yang benar, mereka harus menunggu dana otonomi khusus Itu baru mereka bisa dibayarkan hak-haknya.

“Hanya sekarang ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh Ibu Sekwan, untuk memberikan honor mereka sambil menunggu aturan dari otonomi khusus itu sendiri, ” jelasnya.

Diakuinya, memgapa ia berbicara seperti itu, agar oknum-oknum yang ada dalam 14 kursi ini tidak terlalu menuntut haknya secara berlebihan.

Apalagi tambah Mathea, mereka juga harus tahu bahwa aturan-atutannya itu belum klop atau belum clear semua.

“Memamg mereka ini sudah duduk di komisi-komisi, tapi itukan juga belum diatur secara baik, dan cantolan hukumnya tidak ada, ” bebernya.

Untuk itu diharapkan, oknum-oknum 14 kursi ini jangan terlalu menuntut hak yang sama seperti kami yang diangkat dari partai politik.

Apalagi kata Mathea Mamoyau, ini juga sangat mengganggu pelayanan di Sekretariat dewan dalam hal ini Ibu Sekwan.

“bu Sekwan itu, hanya menjalankan tugas bukan berdasarkan kemauannya dan itu berdasarkan aturan. Jadi mereka ini harus paham itu, ” tandas Mathea.

Menurutnya, meskipun mereka ini sudah dilantik, tapi aturan-aturannya belum jelas, apalagi terkait dengan masalah keuangan mereka.

“Jadi tidak boleh disamakan keuangan mereka dengan anggota dari partai politik. Mereka harus ikut aturan dan jangan menuntut yang berlebihan, ” ketusnya.

Sebelumnya, Fraksi yang ikut menolak untuk dilantik Anggota 14 kursi ini diantaranya, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi PKB. (TIARA)