Pasific Pos.com
Papua Barat

Anak tidak Diterima, Orangtua Calon Siswa Protes Pihak SMPN 2 Manokwari

Manokwari, TP – Lebih dari 100 orangtua calon siswa SMPN 2 Manokwari melakukan protes di sekolah tersebut. Protes dilakukan lantaran anak-anak mereka tidak diterima pihak sekolah tanpa penjelasan.

Sementara itu, di SMAN 1 Manokwari, sudah lebih dari 500 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran. Jumlah calon siswa yang mengambil formulir pendaftaran telah melebihi kuota yang disiapkan sekolah itu, yakni sebanyak 400 siswa baru.

Pantauan Tabura Pos, usai melakukan proes, para orangtua calon siswa di SMPN 2Manokwari tidak meninggalkan halaman sekolah. Mereka bertahan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Manokwari.

Salah satu orangtua calon siswa yang meminta namanya tidak disebutkan, mengatakan bahwa anaknya masuk dalam zona untuk diterima sekolah. Namun anaknya tidak diterima tanpa penjelasan.

“Kami masuk zona sini tapi tidak diterima, ini juga tanpa penjelasan dari pihak sekolah,” ujarnya.

Dia meminta pihak sekolah transparan dan memberikan penjelasan kepada para otangtua siswa.

Panglima Parlemen Jalanan, Ronald Mandio yang mendampingi para orangtua siswa, kepada Tabura Pos di SMPN 2 Manokwari, mengatakan, persoalannya sampai saat ini pihak sekolah belum hadir untuk memberikan penjelasan mengenai hal yang terjadi kepada orangtua siswa. Soal kelebihan dan lain-lain belum ada kejelasan dari pihak sekolah dan panitia penerimaan.

“Yang mejadi masalah, mereka ini tidak diterima, ada 100 lebih anak yang tidak diterima. Dokumen mereka sementara dikumpulkan itu, mereka terdiri dari anak Papua dan non-Papua. tapi yang jelas kita Parlemen Jalanan tidak bicara Papua dan non-Papua, kita bicara Nusantara karena mereka semua adalah peerus bangsa dan Negara,” tegasnya.

Menurt dia, pihak sekolah harus memberikan keterangan dan harus transparan dalam perekrutan atau penerimaan siswa baru berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.  Di antaranya soal zonasi.

“Yang sekarang mengantre dari zona ini, dari Sanggeng, Swapen,” sebutnya.

Dia menegaskan, pihak sekolah harus bertanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Apa pun yang terjadi, pihak sekolah harus transparan dan bertanggung jawab bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

“Pendaftaran tadi sudah dibuka tapi sesuai informasi, nomor yang dibaca tidak sesuai urutan, ada yang dilangkah-langkahi begitu. Intinya tidak transparan,” ungkapnya.

Dia menduga ada sesuatu yang disembunyikan pihak sekolah. Hal itu dilihat dari ketidakhadiran pihak sekolah untuk memberikan penjelasan kepada orangtua calon siswa.

“Menrut kami kalau seandainya phak sekolah tidak ada yang disembunyikan kenapa pihak sekolah harus sembunyi? Pihak sekolah harus di sini sampai selesai, bila perlu dari pagi sampai sore harus ada di sini untuk memberikan keterangan bahwa ‘mohon maaf untuk saudara-saudara yang berasal dari zona ini silakan peri ke sana karena di sini sudah ditutup. Kami sudah terima dari sini sudah melampaui batas, begitu,” katanya.

Bagi dia, apa pun yang terjadi pemerintah harus mencari solusi untuk mengamankan keinginan para siswa tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan keinginan dan niat belajar dari para siswa.

“Sempat ada protes tadi, tapi kepala sekolah tidak ada, sehingga kita Parlemen Jalanan masuk dan konsultasi dengan yang lain agar tidak terjadi tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Kami cari solusi,” tukasnya.

Sementara itu, ratusan orangtua calon siswa bersama anaknya mengantre untuk mendapatkan formlir pendaftaran di SMAN 1 Manokwari. Meski berjubel di pntu masuk dan halaman sekolah, mereka tidak menimbulkan kegaduhan.

Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Manokwari, Aljan F. Rumbiak mengatakan, kuota untuk SMAN 1 sesuai rapat dewan guru atau panitia sebanyak 400 orang untuk 10 rombongan belajar. Akan tetapi pembuatan kartu dan formulir untuk seleksi sebanyak 500 kartu.

“Itu untuk yang nanti tes. Jadi hari ini kita terima, besok (hari ini) mereka kembalikan dan mengisi data lagi di lab mengenai dapodik setelah itu tanggal 4 kita proses untuk tanggal 5 diumumkan,” bebernya.

Diakuinya, kebanyakan orangtua calon siswa ingin anak mereka diterima di SMAN 1. Hal itulah yang diakuinya sebagai masalah.

“Tapi kita tahun lalu terima terlalu banyak juga sesuai desakan orangtua siswa seperti sekarang dan itu jadi masalah sebenarnya,” sebutnya.

Menurutnya, kuota tahun ini sudah disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana. Pihaknya hanya menerima 400 calon siswa baru karena ruangan yang tersedia hanya 10 ruangan.

“Ini terpaksa juga harus sampai 40 orang per ruangan, sebenarnya kan 40 itu sudah terlalu banyak. Efektivitas dalam pembelajaran itu kan tidak bagus,” katanya.

Meski yang mengambil formulir endaftaran sudah lebih dari 500 orang, namun pihaknya akan melakukan seleksi. Oleh karena itu, diharapkan agar anak yang tidak ditterima di SMAN 1 Manokwari bisa mencari sekolah lain.

“Kita sudah kasih waktu dan sudah umumkan juga bahwa kalau boleh daftar di sekolah lain karena di sini kan hanya 400 kuotanya. Kalau tidak diterima ya sekolah lain bisa tampung,” ujarnya.

Menurutnya, dalam seleksi nanti yang dilihat adalah zonasi dan standar nilai. Untuk nilai, standarnya 280 untuk non-Papua dan 260 untuk anak-anak Papua atau putra daerah. “Itu yang akan dipakai untuk seleksi nanti,” tegasnya.

Namun demikian, Rumbiak mengaku pihaknya serba salah soal zonasi karena tidak dapat petunjuk soal zonasi dari Dinas Pendidikan Papua Barat. “Jadi kita pakai yang lama. Tapi SMAN 1 ini mungkin ada catatan khusus karena masyarakat di sini tidak pakai zonasi. Mereka dobrak masuk, itu masalahnya. Jadi kita susah ngomong. Kita omong zonasi terus kalau masyarakat tidak mau, mereka mau harus anaknya diterima, itu masalahnya di situ, kita repot  tiap tahun. Yang daftar ini kemungkin bukan sesuai zonasi lagi. Semua datang, rata-rata setiap tahun begitu. Kita omong soal zonasi tapi masyarakat tidak mau tahu,” sebutnya.

Dia mengatakan, memang ada sekolah negeri yang dibangun di Arfai, yakni SMAN 3 Manokwari, tapi minat masyarakat belum ke sana. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah memikirkan lagi masalah itu.

“Sepertinya di Manokwari atau daerah Papua ini rata-rata kita tidak terlalu perhatikan pendidikan. Menurut saya kurang ada perhatian terhadap pendidikan, sehingga ini begitu terus dari tahun ke tahun,” tukasnya.

Menanggapi masalah dalam penerimaan siswa baru, Bupati Manokwari, Demas  Paulus Mandacan menyatakan, penerimaa siswa baru disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Oleh karena itu, jika kapasitas ruangan tidak memungkinka, maka tidak bisa dipaksanakan.

“Jadi kalau ruangan tidak mencukupi, tidak boleh dipaksakan karena paling tidak harus dalam satu kelas itu antara 30-40 murid. Tidak bisa lebih dari itu karena kalau lebih, tidak memadai untuk proses belajarnya tidak akan akan efektif,” tegasnya.

Menurutnya, lebih baik mencari sekolah lain, jika sekolah yang diiginkan sudah tidak ada ruangan lagi. Yang penting, kata dia, harus sekolah.

“Cari sekolah yang lain, semua kan yang penting sekolah. Kecuali ada ruangan baru tidak diakomodir baru boleh di sekolah bisa ambil tindakan. Tapi kalau tidak ada tempat terus mau duduk di mana? Nanti kalau dipaksanakan kayak kemarin-kemarin lagi, kayak masalah yang di SMP 6, nanti duduk dilantai dan yang disalahkan pemerintah. Padahal pemerintah kita siapkan ruangan dulu, sudah memadai baru terima siswa,” katanya.

Mandacan mengatakan, dirinya harus koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengecek kondisi penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. Selain itu, saat ini kepala dinas pendidikan juga sedang mmemantau proses penerimaan siswa baru. Hasil pantauan itu akan disampaikan kepadanya, barula diambil langkah lebih lanjut.

“Kepala dinas pendidikan juga sementara memantau proses penerimaan siswa baru ini, nanti dia menyampaikan hasil dulu seperti apa baru kita bisa ambil kebijakan atau tindakan lebih lanjut” tegasnya.

Soal masalah di sekolah yang lebih banyak mengutamakan pendatang dibanding orang asli Papua (OAP), dia mengatakan, hal itu dikembalikan kepada pihak sekolah karena sekolah yang tahu yang mendaftar itu OAP atau bukan. “Kami di sini kan tidak tahu, tapi kalau mau itu diberlakukan silakan. Jadi OAP tinggal mendaftar saja, hanya ini pun kita cek ruangan,” sebutnya.

Namun demikian, menuru dia, semua itu ditentukan oleh ketersediaan ruangan. “Kalau ruangan memadai ya bisa. Tetapi kalau ruangan tidak memadai, tidak bisa dipaksakan. Masa mereka belajar di luar, belajar di halaman, kan tidak efektif,” ujarnya lagi.

Soal sistem zonasi yang tidak diindahkan oleh orangtua siswa, dia mengatakan, sistem zonasi untuk pemerataan agar anak sekolah di sekolah terdekat. Sistem zonasi ditetapkan oleh Kemendikbud dan harus diikuti.

“Karena Kemendikbud sudah memakai sistem zonasi berarti kita harus ikuti aturan itu. sudah ada peraturan di menterinya, jadi seperti itu, tidak bisa yang lain, lompat untuk mau sekolah ke lain karena ini membantu jaraknya, nanti anak pulang bisa terlambat atau cepat, ada apa-apa di jalan jadi sekolah di sekolah terdekat,” tandasnya. (CR44)