Pasific Pos.com
Papua Barat

Anak Papua di Darwin akan Dideportasi

Manokwari, TP – Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat diminta tidak diam terkait adanya informasi bahwa sejumlah anak Papua yang menjalani jenjang pendidikan di Darwin Australia rencanaya akan dideportasi oleh Pemerintahan setempat.

Asisten II bidang ekonomi pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Jakonias Sawaki mengungkapkan, informasi tersebut diterimanya beberapa waktu lallu langsung dari salah seorang orang tua wali yang anaknya sedang bersekolah di Darwin Australia.

“Katanya sekitar 12 orang pelajar pendidikan menengah atas yang saat ini bersekolah di Darwin Australia akan dideportasikan kembali ke Indonesia. Dinas Pendidikan jangan tidur dengan masalah ini, kalau tidak mampu urus anak-anak Papua yang sekolah disana, bilang supaya kita pindahkan,” ungkap Sawaki kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (25/6).

Bahkan, lanjut dia, informasi terakhir yang didapatkannya, positifnya bulan Juli 2018 nanti, anak-anak Papua yang bersekolah di Darwin Australia sudah dideportasikan ke Indonesia. 

Dia mengatakan, dirinya cukup kecewa dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernarda Henan, karena pasca adanya informasi itu, yang bersangkutan langsung dihubungi via handphone namun tidak direspon sama sekali. 

“Paling lambat bulan Juli 2018 ini, administarsi dan biaya pendidikan mereka sudah harus diselesaikan, sebab jika tidak mereka pasti dideportasi, jangan main-main dengan hal ini,” tekan dia.

Sebagai pemimpin, Sawaki meminta, Kepala Dinas Pendidikan jangan hanya diam dan selalu menyalahkan staf tetapi pekerjaan yang harus dijalani sendiri tidak berjalan dengan benar.

Dirnya pun menegaskan, Dinas Pendidikan harus segera mengurus persoalan tersebut sampai tuntas, sebab dirinya akan membuat laporan kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Sekretaris daerah (Sekda), Nataniel Mandacan terkait tindaklanjut persoalan ini.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dafson Mamile mengatakan, terkait informasi akan dideportasinya anak-anak Papua yang bersekolah di Darwain Australia, hanya persoalan miss komunikasion.

“Kami sudah menghadap Gubernur dan anggaran untuk biaya pendidikan mereka saat ini sedang kita proses, tinggal dicairkan melalui Universitas Papua (Unipa),” ungkap Mamile saat ditemui Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/6).

Menurut dia, semua prosedur pencairan keuangan untuk program avirmasi pendidikan kan ada mekanismenya sehingga harus dilalui tahap-tahap, untuk itu wajar saja jika terjadi keterlambatan.

“Setiap tahun kan untuk program ini kita anggarkan, jadi tidak ada persoalan, itu hanya masalah miss komunikasion  saja,” tandasnya. [BOM]