Sorong, TP – Salah satu calon anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Amos L. Watori mengaku mempunyai sejumlah alasan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPD-RI.
Salah satu alasannya, ungkap dia, diakibatkan masih banyak hak ulayat masyarakat adat dan kearifan lokal masyarakat Papua, khususnya di Papua Barat, yang terabaikan. “Ini tidak diperjuangkan teman-teman terdahulu, baik di DPR-RI maupun di DPD-RI,” kata Watori kepada Tabura Pos di Bandara DEO, Kota Sorong, Senin (25/3).
Oleh sebab itu, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong ini, apabila nanti dirinya dipercaya dan dipilih masyarakat Papua Barat, tentunya dia akan memperjuangkan hak ulayat masyarakat adat dan kearifan lokal, secara habis-habisan.
Bahkan, Watori memberikan garansi jika nanti dipercayakan dan dipilih masyarakat Papua Barat. “Garansi saya, jika saya memperjuangkan sesuatu dan tidak berhasil, maka saya akan mobilisasi masyarakat ke Jakarta,” ungkapnya.
Ditanya mengenai perubahan yang hendak diusungnya saat terpilih menjadi anggota DPD-RI, Watori mengaku, ke depan Undang-undang tentang Susunan Kedudukan DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dimana DPD juga diberikan kewenangan melakukan pengawasan, mulai dari rancangan peraturan daerah (perda) sampai pelaksanaan perda.
“Salah satu peraturan daerah akan menjadi pengamatan saya menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Saya akan awasi betul-betul bahwa benar-benar anggaran ini sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” tandas Watori.
Dicecar apakah dari pengamatannya selama ini APBD sudah tepat sasaran, tegas dia, sepanjang pengamatannya, memang sudah tepat sasaran, tetapi masih ada juga yang terkesan mubazir. “Itu juga akan menjadi perhatian saya untuk diperjuangkan supaya tepat sasaran,” pungkas Watori. [HEN-R1] 