Pasific Pos.com
Headline

Amnesty Internasional Indonesia Luncurkan Laporan Investigasi

“Tercatat Ada 69 Kasus Pembunuhan di Luar Hukum”

 

Jayapura, – Aparat keamanan telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawfull killings) dalam kurung waktu kurang dari delapan tahun di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.

Hal itu terungkap dalam laporan akuntabilitas pembunuhan di luar hukum di Papua dan diskusi kelompok terfokus saat meluncurkan laporan terhadap investigasi terbarunya hari ini, Senin (2/7/18) di Hotel Fave Jayapura.

Bahkan, Lembaga Amnesty International Indonesia telah meluncurkan laporan investigasi terbarunya hari ini yang berjudul “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati” di mana tercatat ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum (unlawfull killings) di Papua dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dari Januari 2010 – Februari 2018.

Selain itu, Amnesty International Indonesia juga mencatat 69 insiden itu tak diproses melalui mekanisme yang transparan.

“Buktinya dari 69 insiden itu tak ada satu pun pelaku yang menjalani pemeriksaan dengan lembaga independen, 25 kasus tak ada investigasi sama sekali, bahkan tak ada pemeriksaan internal, dan dalam 26 kasus para penegak hukum mengaku melakukan pemeriksaan internal namun tidak mempublikasikan hasilnya,” ungkap Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Papang Hidayat kepada Pasific Pos di Fave Hotel Jayapura, Senin (2/7/18).

Lanjut dikatakan, dari 69 kasus tersebut diketahui menyebabkan 95 korban yang berarti sekitar satu orang meninggal dunia setiap bulan dalam kurun waktu 10 tahun.

Bahkan, kata Papang Hidayat, mayoritas dari jumlah korban tersebut, yaitu 85 orang merupakan warga asli Papua.

Untuk itu, pihaknya khawatir, jika penanganan yang tidak terbuka itu menimbulkan kondisi yang makin panas di tanah Papua.

“Tidak diinvestigasinya pelaku dalam kasus itu membuat pelaku merasa berada di atas hukum, impunitas (kekebalan hukum) itu berkorelasi langsung dengan pelanggaran HAM berkelanjutan, serta bisa memicu perasaan dendam dan ketidakadilan di Papua,” ketusnya.

Apalagi ungkap Papang, jika pihaknya telah meminta Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komitmennya pada perayaan Natal Nasional di Papua, atau beberapa saat sesudah dilantik untuk mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di Papua.

“Saat kunjungannya di Papua, Presiden Jokowi telah berjanji untuk mengadili pelaku kekerasan di Enarotali, Distrik Paniai, Papua. Jadi saatnya komitmen itu diwujudkan karena sejak beliau dilantik kekerasan HAM di luar hukum di Papua masih terus saja terjadi di masa pemerintahan beliau ini,” tandas Papang Hidayat.(TIARA)