Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Akhirnya Kadis PUPR, Hadiri Undangan Komisi IV DPR Papua

Kadis PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman saat foto bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR Papua dan staf Dinas PUPR Papua di Venue Menembak Silaspapare, Doyo, Sentani Kabupaten Jayapura, Selasa 27 Juli 2021. (foto Tiara).

Jayapura – Kepala Dinas PUPR Girius One Yoman bersama seluruh staf akhirnya hadir dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama anggota di Hotel Horison Jayapura, pada Senin, 26 Juli 2021.

Dari pertemuan tersebut, membuahkan hasil yang baik, sehingga pada Selasa, 27 Juli 2021, Komisi IV DPR Papua bersama dengan Kepala Dinas PUPR, Girius One Yoman dan seluruh staf turun langsung meninjau pembangunan sarana penunjang PON di Jayapura dan Sentani.

Sebelumnya, DPR Papua mengancam sidang LKPJ Gubernur tahun 2020 ditunda hingga waktu tidak ditentukan, membuat akhirnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman menghadiri undangan Komisi IV DPR Papua, setelah beberapa kali tidak hadir.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE mengakui jika memang telah mengundang resmi Kepala Dinas PUPR dalam rapat bersama Komisi IV DPR Papua.

“Saat ini, Kepala dinas sudah datang untuk kita duduk bersama mendengar. Tentu sekali lagi saya menyampaikan bahwa fungsi DPR tidak hanya fungsi budgeting, tapi tugas kita juga mengawasi penggunaan anggaran,” kata Beatrix Monim kepada Wartawan di sela-sela kunjungan kerja ke sejumlah pembangunan sarana penunjang PON di Kota Jayapura dan Sentani, Selasa, (27/07).

Dijelaskan, jika dalam pengawasan penggunaan anggaran itu, Komisi IV DPR Papua meminta Dinas PUPR terkait penggunaan anggaran dan progresnya, meski sudah diperiksa oleh BPK RI, namun dalam menjalankan fungsi tugas DPR Papua harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tahun 2020.

“Kepala dinas sudah datang dan kita sudah turun ke lapangan. Kita menjadwalkan untuk melihat lokasi terutama kegiatan sarana penunjang PON yang kita lihat terlebih dahulu agar selesai tepat waktu, sehingga kita menjaga angggaran itu benar-benar digunakan untuk rakyat, tetapi juga untuk nama baik Pemprov Papua dan suksesnya penyelenggaraan PON,” jelas Politisi Partai NasDem itu.

Kendati demikian kata Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua turun langsung ke lapangan berkaitan dengan penundaan sidang LKPJ Gubernur dan Raperdasi Pertanggungjawaban APBD tahun 2020.

Pasalnya ungkap Beatrix Monim, selama ini Komisi IV DPR Papua sulit untuk memberi laporan dan rekomendasi terkait LKPJ 2020 dan pertanggungjawab APBD 2020 dari lima mitranya, yakni Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Kominfo dan DPMK OAP.

Apalagi diketahui, jika kelima mitra OPD itu, total anggaran yang dikelola mencapai Rp 1,3 triliun. Khusus dana yang dikelola Dinas PUPR Papua yang terbesar mencapai Rp 1,1 triliun.

Namun Komisi IV DPR Papua mengakui sejak masuk tahun anggaran 2021, belum melakukan pengawasan terhadap APBD tahun sebelumnya, bersama Dinas PUPR selaku mitra kerja.

“Nah, dana sebesar Rp 1,1 triliun tentu kami sulit memberikan laporan. Saat ini, kami minta waktu untuk bisa turun, sehingga kami pun bisa melihat langsung dan dinas menjelaskan kepada kami secara langsung di lapangan, sejauhmana anggaran digunakan, meski sudah ada LHP BPK RI, tetapi dalam fungsi pengawasan DPR harus tetap dilaksanakan,” jelas Srikandi NasDem itu.

Hanya saja ungkap Beatrix Monim, pembangunan di sejumlah sarana penunjang PON baik yang ada di Jayapura dan Sentani, belum mencapai 100 persen.

Bahkan, pada saat awal turun ke lapangan, Komisi IV DPR Papua memang sudah pesimis terhadap penyelesaian seluruh sarana penunjang PON itu.

“Itu terbukti ketika Dinas PUPR turun hari ini, jalan alternative antara Buper sampai Kampung Harapan belum selesai dan salah satu jalan Nendali – Bandara – Komba belum selesai 100 persen dan kontraknya itu selesai di bulan Juli, namun harus addendum waktu sampai September dengan berbagai macam alasan yang disampaikan, diantaranya terjadi pemalangan,” bebernya.

Menurut Beatrix Monim, mestinya ada perencanaan yang matang terhadap pembangunan itu, seperti jalan alternative ini, yang tujuannya untuk menunjang pelaksanan PON, tetapi dalam penyelesaian pekerjaan, menurut rencana perlu ada addendum waktu sampai September 2021.

“Tapi ketika ada addendum waktu sampai September apakah itu menjamin tidak ada pemalangan lagi?. Maka kita harus menyelesaikan bersama dengan masyarakat adat,” tekannya.

Bahkan Beatrix Monim menekankan, jika Komisi IV DPR Papua melihat kurang cermat dalam melakukan terhadap perencanaan dinas, sehingga Komisi IV DPR Papua dari awal mengoreksi tentang perencanaan seluruh pekerjaan ini, tidak hanya menempatkan agar dapat anggaran besar, tapi harus ditunjang perencanaan matang.

Padahal diketahui jika kegiatan itu multiyear dengan harapan selesai tepat waktu, tetapi sampai hari ini belum selesai 100 persen, sehingga pihaknya sedikit pesimis bisa terselesaikan.

“Jika seandainya tidak selesai pada waktunya, tentu yang rugi siapa? Pihak penyelenggara PB PON Papua, Pemprov Papua dan masyarakat juga ikut rugi, karena maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tidak tercapai,” tandas Beatrix Monim.

Apalagi lanjutnya, pembangunan jalan alternative itu, diharapkan dapat mengurangi atau mengurai kemacetan pada saat penyelenggaraan PON di Papua.

Beatrix Monim mengatakan, dengan adanya kondisinya seperti ini, maka Komisi IV DPR Papua turun, lalu kemudian akan menjadi laporan – laporan pada sidang LKPJ dan pertanggungjawaban APBD tahun 2020.

“Tentu, tadi saya sampaikan sebagai Ketua Komisi IV pesimis dan sangat disayangkan, karena apa yang kita harapkan dengan dana yang dikucurkan begitu besar untuk ruas jalan Nendali – Bandara – Komba, ini nilai kegiatan Rp 50 miliar dengan dua ruas hampir sekitar 6 KM yang ada di dalam kota, namun terkendala sehingga kami sangat menyayangkan. Karena kami melihat harus ada keseriusan dinas dalam mengelola anggaran dan menyelesaikan pekerjaan. Terus bagaimana yang jauh dari kota?,” paparnya.

Untuk itu, jelas Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua meminta agar sidang LKPJ ini diberikan waktu agar dapat melihat pekerjaan ini telah selesai dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang PON.

“Tentu di sana kita ingin menjaga nama baik pak gubernur, ketika para tamu datang dan kita ingin PON terselenggara dengan sukses. Hanya itu tujuan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman mengatakan, Dinas PUPR akan bekerja maksimal dalam menyelesaikan pembangunan sarana penunjang PON tersebut.

Terkait kondisi itu, Girius telah meminta kepada kontraktor untuk bekerja full time menyelesaikan sarana penunjang PON itu dan Dinas PUPR akan melakukan pengawasan maksimal. “Saya sudah minta kontraktor untuk bekerja dua tim. Bila perlu lembur siang malam. Kita sudah arahkan mereka,” kata Girius kepada Wartawan di Venue Menembak Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Bahkan, Girius memperkirakan jika 20 hari sebelum pelaksanaan PON, pembangunan sarana penunjang PON itu, sudah selesai semua. Apalagi, semua tim atau kontingen PON datang ke Papua dan turun ke lapangan untuk uji coba.

“Jadi, 20 hari mereka sebelum bulan Oktober, itu jadwal kami yang konek dengan Disorda, dengan teman-teman PLN dan teman-teman lainnya yang menangani venue sudah komitmen itu. Tapi kami optimis pembangunan semua sarana penunjang itu sebelum PON sudah selesai,” harapnya.

Untuk itu, Girius menambahkan, jika hanya tinggal pembangunan venue Paralayang belum selesai, karena dari team delegate merekomendasikan untuk pindah dari Bukit Teletabis Sentani ke Buper Waena.

“Tapi saat uji coba di Buper Waena, ternyata angin terlalu kencang sehingga dipindah lagi ke Skyland Jayapura,” ujar Kadis PUPR Papua itu.

“Ya, mungkin dengan kesepakatan bisa perintah kerja mendahului APBD. Itu kesepakatan bersama, bukan kepala dinas sendiri. Itu juga tidak terlalu berat bagi kami, sehingga orang teknis sudah siap dan satu bulan saja sudah selesai,” timpalnya, (Tiara).