Pasific Pos.com
Papua Barat

Ajukan Permohonan Informasi ke PPID, Mnukwar Papua Beri Waktu 30 Hari 

Manokwari, TP – Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Mnukwar Papua melayankan surat permohonan permintaan informasi publik tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. SIDC semen Maruni kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.

Direktur Mnukwar Papua, Andi Saragi mengatakan, tujuan permohonan permintaan informasi publik ini dalam rangka mengetahui aktifitas pertambangan di perusahan semen sudah sampai dilevel mana.

kemudian, apakah aktivitas dari perusahan tersebut berjalan sesuai dengan dokumen izin yang diberikan pemerintah atau tidak.

Selain itu juga, lanjut dia, pihaknya ingin mendorong adanya kesadaran pemerintah daerah dalam penyediaan informasi publik terkiat pelayanan publik di Pemkab Manokwari.

“Minggu lalu kami sudah melayangkan surat permohonan permintaan informasi publik kepada PPID Pemkab Mankwari sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam hal ini, kami akan tetap berpatokan dan mengaju pada tahapan permohonan permintaan informasi yang telah diatur dalam UU tersebut,” kata Saragi kepada Tabura Pos di Aipiri, Manokwari, Rabu (11/7).

Dikatakan Saragi, dalam surat permohonan permintaan informasi publik tersebut, pihaknya telah memberikan waktu selama 30 hari. jika, tegas dia, dalam batas waktu yang di tentukan tidak PPID Pemkab tidak merespon permohonan informasi tersebut, maka pihaknya akan mengajukan surat keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

“Permohonan informasi kami masih dalam proses, infromasi terakhir mereka sedang menyiapkan dokumen informasi publik yang kami minta.

Tapi, sekali lagi saya tegaskan, jika dalam batas waktu tersebut tidak jawab permohonan kami, maka kami akan masuk ke proses berikutnya yaitu proses hukum,” beber Saragi.

Terkait indikasi lainnya dari aktifitas perusahan, ia mengaku, belum adanya indikasi lainnya, hanya saja, hal ini untuk menjawab kekawatiran masyarakat. Sebab, lanjut dia, akhir-akhir ini banyak orang mengatakan banjir, sampah, dan lain sebagainya.

Kalau, tambah dia, aktifitas perusahan sudah berjalan sesuai dengan AMDAL dan sudah dijalankan, maka pihaknya tidak berpikir terkait hal-hal lain.

“Bukan karena ada laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat, tetapi kami lebih melihat pada akses data publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008,” tandas Saragi. [FSM]