Pasific Pos.com
Papua Barat

Ahmad Shodiq Praperadilan Kapolres Manokwari

Manokwari, TP –Ahmda Shodiq, bersama kuasa hukumnya, Yan C. Warinussy mendaftarkan permohonan Praperadilan terhadap Kapolres Manokwari di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Senin (9/7).

“Hari saya sebagai kuasa hukum dari Ahmda Shodiq sebagai pelapor dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/17/I/2018/ Papua Barat/SPKT I tertanggal 10 Januari 2018 mendaftarkan praperadilan terhadap Kapolres Manokwari,” kata Warinussy kepada Tabura Pos melaluu perss release yang diterima Tabura Pos semalam.

Dikatakan Warinussy, permohonan praperadilan tersebut didaftarkan melalui Panitera Muda Pidana pada PN Manokwari, Bharim L. Siantar, SH dan didaftarkan pad Panitera Kepala PN Manokwari serta sudah ditunjukan hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

“Praperadilan terhadap Kapolres selaku termohon kami lakukan karena terindikasi kuat selaku penyidik menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kapolres tidak menjalankan amanat pasal 109 ayat (2) KUHAP yang sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017,” terang Warinussy.

Dimana, kata Warinussy, dalam putusan MK bahwa dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik harus meberitahukannya melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian, lanjut Warinussy, tembusan dari SPDP wajib diserahkan kepada kliennya selaku saksi korban dan pelapor serta kepada para tersangka dalam perkara tersebut yaitu dolok Maringan Panjaitan dan Ferry Aibu.

“Ternyata SP sidiknya sudah dikeluarkan tertanggal 10 Januari 2018, tapi sampai sekarang dengan adanya permohonan Praperadilan ini, SPDP tersebut tidak diberikan dalam bentuk tembusan ekpada klien kami Ahmad Shodiq,” jelas Warinussy.

Oleh sebab itu, kata Warinussy, sebagai saksi korban   sesuai Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 terkait amanat Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Klien kami memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan ini terhadap Kapolres Manokwari di PN Manokwari.

“Tuntutan kami agar hakim tunggal Praperadilan PN Manokwari dapat memutuskan menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Manokwari tidak sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/19.a/I/2018/Reskrim tertanggal 10 Januari 2018.

Sekaligus kami meminta hakim praperadilan memutuskan dan memerintahkan Kapolres Manokwari menerbitkan SP. Sidik baru terhadap proses hukum dari Laporan Polisi Nomor: LP/17/I2018/Papua Barat/SPKT I Tanggal 10 Januari 2018,” tanda Warinussy. [FSM]