MERAUKE,- Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno membuka FGD Policy Brief PADIATAPA (persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan) dan Sustainable Livelihood (Penghidupan Berkelanjutan) di aula Biara MSC Merauke, Senin (29/9).
Kegiatan tersebut digelar oleh Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) dan Forum Multi Pihak Kitorang Sayang Merauke bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Guritno mengatakan, berbicara tentang masyarakat merupakan tugas dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. FGD merupakan upaya membantu pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan. Hendaknya bisa menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah.
Guritno berharap, FGD bisa menjadi solusi dan regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) agar lebih kuat. Betul-betul mendengar apa yang disampaikan masyarakat, bagimana hak-hak dasar masyarakat asli Papua Selatan.
“Nanti, perlu kita buat satu narasi yang bisa dipertanggung jawabkan juga perlu disosialisasikan, bukan hanya ASN tetapi kepada dunia usaha,”tegasnya.
OPD yang mengikuti FGD tentunya mewakili pemerintah sehingga mengetahui persis situasi di lapangan, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Harus memahami dengan baik apa yang terjadi dan diminati masyarakat.
“Hal itu sangat penting agar kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita sudah melakukan aktivitas tetapi masyarakat tidak tahu, ini tidak boleh terjadi,”tegasnya.
Hasil dari FGD disampaikan kepada gubernur agar menjadi bahan regulasi bagi masyarakat yang ada di Papua Selatan.
Ia menghimbau agar peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan materi dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dengan demikian menjadi gerak langkah pembangunan, baik yang dilakukan oleh swasta, badan usaha, maupun pemerintah bersama swasta. Aturan yang dibuat juga harus bisa dilaksanakan.(iis)
