Pasific Pos.com
Papua Barat

Adopak: Reses Anggota MRPB Tertuang di Dalam APBD 2017

Manokwari, TP – Forum Masyarakat Adat Peduli Otsus (FMAPO) Provinsi Papua Barat mensinyalir ada penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022.

Ketua FMAPO Provinsi Papua Barat, Yafet V. Wainarisi menegaskan, sesuai aturan, untuk melakukan reses harus ada pimpinan MRPB yang definitif, tetapi pimpinan MRPB definitif belum ada, MRPB sudah melakukan reses.

“Atas dasar apa MRPB melakukan reses? Ketua MRPB sementara tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang atau melahirkan suatu kebijakan strategis atau kebijakan politik. Secara de facto dan de jure, pimpinan sementara tidak memiliki kekuatan hukum,” kata Wainarisi dalam jumpa pers di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (3/1/18).

Sementara Ketua MRPB Sementara, Cyrillus Adopak menjelaskan, reses merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan MRPB.

“Agenda ini tertuang dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017. Jadi, ini bukan kami inisiasi sendiri untuk menggunakan anggaran yang asa, tapi agenda ini sesuai dengan agenda MRPB Tahun Anggaran 2017,” kata Adopak yang dikonfirmasi Tabura Pos via ponselnya, semalam.

Menurutnya, jika ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan MRPB sementara untuk melakukan reses, maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan di tatib MRPB pasal berapa dan ayat berapa yang bertentangan dengan agenda MRPB.

“Ini sangat keliru. Pimpinan sementara adalah pimpinan yang sementara meng-handle kelembagaan sampai ada pimpinan definitif. Kelembagaan dan tugas rutin MRPB harus berjalan dan pimpinan MRPB sementara sama dengan pelaksana tugas sementara di lembaga pemerintahan,” tukasnya.

Adopak menerangkan, seorang pelaksana tugas sementara di pemerintahan bisa saja melakukan tugas dan membuat kebijakan, sama seperti caretaker bupati atau gubernur. “Jadi, kalau tidak ada pimpinan sementara, bagaimana suatu lembaga mau berjalan,” tanyanya. [FSM-R1]