SENTANI – Adolof Yokhu, SP, MM resmi ditunjuk oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si melalui sebuah surat keputusan bupati untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Jayapura.
“Saya bersedia menjalankan tugas baru yang dipercayakan oleh pimpinan daerah yakni menjabat sebagai Plt Disbunak Kabupaten Jayapura,” aku Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Adolf Yokhu, SP, MM kepada media ini saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (6/3/19) siang.
Dikatakan, penunjukan dirinya sebagai Plt oleh Bupati Jayapura lantaran pejabat lama, Kepala Disbunak Kabupaten Jayapura, Luis Nauw telah memasuki masa pensiunan.
Yokhu menjelaskan, penujukan dirinya selaku Plt telah di keluarkan Surat Keputusan Bupati sejak tanggal, 02 Maret lalu namun baru kini dirinya melaksanakan tugas.
“Saya juga hari ini (kemarin-red) telah mengumpulkan semua Kepala-Kepala Bidang, Sekretaris dan sejumlah staf di Kantor Disbunak, termasuk Pak Amos juga saya akan. Initinya melalui pertemuan tersebut, saya ingin menunjukan SK Bupati terkait penunjukan saya sebagai Plt,” sebutnya.
Menurutnya, semua staf dan pejabat dilingkungan Disbunak Kabupaten Jayapura dapat menerima dirinya sebagai Plt Kepala Dinas. Selain itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara para pihak guna menjalankan program-program tahun 2019.
Dirinya menegaskan, kedepan Disbunak sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) tekhnis yang didalam program kerja ada peningkatan perekonomian rakyat melalui sektor peternakan dan perkebunan harus ditingkatkan. Terutama dalam layanan peningkatan ekonomi masyarakat lewat sjumlah bidan di dinas.
“Kita ketahui bersama, bahwa tahun 2020 ada PON XX di Papua. Kabupaten Jayapura menjadi tuan rumah, sehingga dari aspek ketersediaan daging dan hasil kebun menjadi perhatian. Sebab itu, kedepan kita akan tata baik program, serta sebagian besar program akan kita arahkan untuk mengsukseskan PON,” ungkapnya.
Kendati demikian, ada sejumlah program kerja dari dinas yang sedang dan akan berlangsung tetap menjadi prioritas, hanya saja perlu ada keseimbangan antara program-program perangkat daerah dengan arah kebijakan pimpinan daerah.