PDIP Papua: Perbaiki Pilkada Langsung, Bukan Cabut Hak Rakyat
Jayapura,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Papua menegaskan sikapnya untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat.
PDIP menilai, pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh dipangkas dengan alasan apa pun.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano, mengatakan demokrasi lahir dari kehendak rakyat, bukan dari keputusan segelintir elite politik. Sikap tersebut, kata dia, sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menegaskan pilkada langsung harus tetap dipertahankan.
“Demokrasi itu lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keputusan segelintir orang di ruang tertutup. Kami tegaskan, sikap ini sejalan dengan hasil Rakernas PDI Perjuangan bahwa pilkada langsung harus tetap dipertahankan,” ujar Benhur Tomi Mano, Minggu (18/1/2026).
Menurut PDIP Papua, wacana penghapusan pilkada langsung bukan isu kecil atau musiman, melainkan persoalan prinsip. Jika hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah dicabut hari ini, kata Benhur, bukan tidak mungkin hak-hak demokratis lainnya akan menyusul dihilangkan di kemudian hari.
“Kami tidak ingin Papua mundur. Ini jalan ke belakang dan kami tidak akan mendorong Papua ke arah itu,” tegasnya.
Benhur mengakui pilkada langsung memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya biaya politik, maraknya politik uang, hingga potensi konflik sosial. Namun, ia menilai kelemahan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya.
“Kalau ada masalah, solusinya bukan mencabut hak rakyat. Kalau atap bocor, yang diperbaiki atapnya, bukan rumahnya dibongkar,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pilkada di Papua bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi menyangkut harga diri masyarakat serta hubungan sosial antarwarga. Karena itu, Papua membutuhkan pemimpin dengan legitimasi kuat yang lahir dari mandat rakyat, bukan dari lobi-lobi politik.
“Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi setengah-setengah. Kalau pilkada dialihkan ke DPRD, masalahnya tidak hilang, hanya berpindah tempat, dari lapangan ke gedung DPRD, dari rakyat ke elite,” katanya.
PDIP Papua menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru berpotensi menimbulkan proses yang lebih tertutup dan rawan transaksi politik karena melibatkan segelintir orang.
“Kami tidak mau pemimpin Papua lahir dari kesepakatan di belakang meja. Kami tidak mau rakyat Papua hanya jadi penonton,” tegas Benhur.
Terkait alasan tingginya biaya pilkada langsung, PDIP Papua meminta negara hadir untuk memperbaiki sistem, bukan memangkas hak rakyat. Langkah yang perlu dilakukan, menurut Benhur, antara lain memperketat aturan, memperkuat pengawasan, menindak tegas politik uang, serta menjaga netralitas aparat dan penyelenggara pemilu.
“Kalau ada yang beli suara, tangkap. Kalau ada yang main uang, tindak. Jangan sistemnya yang salah, tapi rakyat yang dihukum,” ujarnya.
PDIP Papua menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pilkada langsung sebagai pilar demokrasi dan kedaulatan rakyat di Papua.
“Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini soal legitimasi, ini soal masa depan demokrasi di Papua. Hak rakyat memilih pemimpin adalah harga mati,” pungkasnya.