DPR Papua Serahkan Draf Raperdasi Cadangan Pangan Kepada BI
Jayapura ,- Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry Hamadi meminta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua untuk memberikan masukan dan saran strategis terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Cadangan Pangan.
Permintaan tersebut disertai dengan diserahkannya langsung draf Raperdasi Cadangan Pangan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturrahman, usai rapat koordinasi percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Papua, yang berlangsung di Aula Kantor BI Papua, pada Kamis, 18 Desember 2025.
“Tadi kami telah serahkan draf Raperdasi Cadangan Pangan. Sesuai arahan Presiden, DPR Papua telah menyiapkan regulasi ini dan kami pun berharap mendapatkan masukan dari Bank Indonesia,” kata Mukry Hamadi kepada sejumlah wartawan, usai mengikuti rapat koordinasi.
Legislator Papua itu pun menegaskan, bahwa keterlibatan Bank Indonesia ini sangat penting, mengingat cadangan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi yang dipicu oleh harga pangan.
“Inflasi ini harus dijaga agar tidak naik, dan salah satu faktor utamanya adalah harga pangan. Jika harga makanan mahal, tentu akan memberatkan masyarakat. Karena itu, kami meminta masukan dari Bank Indonesia agar regulasi ini mampu menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah,”terangnya.
Dengan demikian kata Mukry, DPR Papua menginisiasi penyusunan Raperdasi Cadangan Pangan sebagai bentuk komitmen legislatif dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.
“Raperdasi Cadangan Pangan ini direncanakan akan mulai dibahas dan disidangkan pada Januari 2026,” ujarnya.
Untuk itu, DPR Papua berharap Raperdasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat Papua. (Tiara).