Tanggapi Kritikan Akademisi, Ini Jawaban Ketua DPR Papua

Jayapura,- Mendapat kritikan dari Akademisi, Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST, MM, MH menanggapinya dengan tenang dan bijak. Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa hubungan antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua tetap akan berjalan secara profesional, proporsional, dan seimbang

Dimana sebelumnya, kritikan akademisi itu menuding jika peran DPR Papua berpotensi melemah terhadap Pemerintah Provinsi Papua, sebab dirinya (Ketua DPR Papua) dan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, berasal dari partai Golkar.

Kritik tersebut muncul setelah sejumlah pengamat menilai struktur kepemimpinan di internal partai, di mana gubernur menjabat sebagai ketua partai sementara Ketua DPR Papua hanya sebagai anggota, sehingga dinilai dapat berdampak pada independensi dan daya kritis legislatif.

Dengan demikian, Ketua DPR Papua itu memastikan tidak ada alasan bagi pihaknya (DPRP) untuk melemahkan fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi. “Peran DPRP terhadap pemerintahan Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen tetap berimbang. Tidak akan ada pelemahan. Kami tetap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana mestinya, sementara pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya,”ujar Denny Bonai saat ditemui diruangan kerjanya, pada Selasa, 18 November 2025.

Menurut Denny Bonai, keberadaan dirinya dan gubernur dalam satu partai politik sebagai hal yang menguatkan koordinasi, bukan sebaliknya. Apalagi kata Denny Bonai, kesamaan politik dapat mempercepat komunikasi dan mempermudah sinkronisasi program pembangunan.

“Karena kami satu partai, koordinasi itu berjalan tidak hanya di ruang rapat. Di mana pun saya bertemu gubernur, kami bisa langsung membicarakan pembangunan Papua. Ini mempercepat proses dan memperkuat kerja sama,”jelasnya.

Meski demikian tandas Denny Bonai, kedekatan tersebut tidak akan mengganggu fungsi legislatif, sebab DPR Papua tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kata Denny Bonai, justru hubungan satu payung partai antara pimpinan eksekutif dan legislatif dapat memperlancar pelaksanaan program kerja pemerintah, karena seluruh pihak memiliki visi pembangunan yang sama.

Sehingga lanjut Denny Bonai, hal ini, akan berdampak positif bagi percepatan pembangunan Papua. “Jadi, tidak ada yang melemah. Peran kami jelas. Justru ini akan lebih baik karena kami saling menunjang untuk pembangunan Papua,”tekannya.

Legislator Papua itu pun akui, jika kondisi seperti ini bukan hal baru dalam sejarah politik Papua.

Ia bahkan mencontohkan masa pemerintahan almarhum Lukas Enembe bersama Ketua DPRP saat itu, Yunus Wonda, yang berasal dari partai politik yang sama namun tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

“Di masa almarhum Lukas Enembe dan Yunus Wonda, mereka juga satu partai. Lukas bukan ketua partai, namun pembangunan berjalan baik, bahkan sangat baik. Jadi ini bukan masalah,” tandas Denny Bonai.

Dengan demikian, ia pun berharap seluruh pihak dapat melihat dinamika politik tersebut dari sudut pandang yang lebih luas, yakni bagaimana kolaborasi pemerintah dan DPR Papua dapat menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Denny Bonai menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana DPRP tetap menjaga perannya dan pemerintah terus menjalankan tugasnya. “Jadi tujuan utama kita adalah pembangunan Papua yang maju dan masyarakat yang sejahtera,”ucapnya. (Tiara).