SENTANI,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berlangsung di Sentani pada Kamis, 28 Agustus 2025.
“Capaian PAD harus kita genjot. Jangan terus bergantung pada dana transfer. Kabupaten Jayapura memiliki banyak potensi yang bisa digali, mulai dari sektor jasa, pariwisata, perhotelan, restoran hingga retribusi parkir. Semua ini harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber PAD yang signifikan,” tegas Bupati Yunus Wonda.
Saat ini, PAD Kabupaten Jayapura telah mendekati angka Rp140 miliar. Namun, Bupati menargetkan agar tahun 2025 capaian tersebut bisa ditingkatkan menjadi Rp160 miliar, dan naik lagi menjadi Rp170 miliar pada tahun-tahun berikutnya.
Untuk mencapai target itu, Pemkab Jayapura akan menerapkan sistem digitalisasi berbasis barcode untuk seluruh sektor retribusi dan pajak daerah mulai Oktober 2025.
“Tidak ada lagi sistem manual. Semua berbasis digital agar kebocoran benar-benar bisa dihilangkan,” ujar Bupati.
Bupati juga memberikan perhatian khusus pada sektor retribusi parkir. Ia menginstruksikan agar petugas parkir menggunakan seragam resmi, sebagai bentuk kejelasan dan legalitas di mata masyarakat.
“Masyarakat harus yakin bahwa pungutan yang dilakukan sah dan masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Sementara itu, terkait iuran sampah, Bupati menyoroti masih adanya pengelolaan yang dilakukan oleh RT/RW, meski pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Ia menegaskan perlunya skema pembagian yang adil.
“Ke depan harus ada pembagian yang jelas. Sebagian untuk RT/RW, sebagian untuk pemerintah daerah, karena yang mengangkut sampah adalah pemerintah,” jelas Yunus Wonda.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan agar seluruh program kerja perangkat daerah disusun secara realistis, menyesuaikan dengan waktu dan ketersediaan anggaran. Ia meminta agar proyek tidak dipaksakan jika anggarannya tidak tersedia.
“Kalau memang waktu tidak cukup dan anggaran tidak ada, jangan dipaksakan. Hentikan saja dan lanjutkan tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa semua pembayaran proyek harus berdasarkan progres, dan tidak boleh lagi berdasarkan kesepakatan awal tanpa pembuktian kerja lapangan.
Dengan langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan, mulai dari digitalisasi sistem hingga penataan sektor-sektor pendapatan, Bupati Jayapura optimistis PAD daerah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita punya potensi besar, tinggal bagaimana mengelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Itu tugas kita bersama,” pungkasnya.
