Jayapura,- Fraksi Partai NasDem DPR Papua menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR Papua, Kamis kemarin.
“Perubahan APBD ini harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Kami berharap program dan kegiatan diarahkan pada hal-hal yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Arifin Mansyur, S. Ag sebagai Pelapor Fraksi NasDem DPR Papua saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi NasDem ini juga mencatat, perekonomian Papua berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II-2025 mencapai Rp 22,394 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 3,73 persen. Jika tanpa sektor pertambangan dan penggalian, pertumbuhan ekonomi lebih stabil karena ditopang sektor non-tambang.
Oleh sebab itu, Fraksi NasDem menekankan agar pemerintah daerah memberi perhatian seimbang terhadap sektor tambang maupun non-tambang untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berikut rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna:
- PAD naik 4,11% dari Rp 515,40 miliar menjadi Rp 536,60 miliar.
- Pendapatan Transfer turun 10,85% dari Rp 2,064 triliun menjadi Rp 1,840 triliun.
- Lain-lain Pendapatan Daerah naik signifikan 2.913% dari Rp 1,05 miliar menjadi Rp 31,64 miliar.
- Penerimaan Pembiayaan meningkat 168,71% atau setara Rp 329,67 miliar, bersumber dari SILPA Rp 285,67 miliar dan pencairan Dana Cadangan Rp 44 miliar.
- Pengeluaran Pembiayaan tetap Rp 0.
Selain itu, Fraksi NasDem juga memberikan catatan penting terkait keterbatasan waktu pelaksanaan program. Dengan sisa waktu efektif hanya dua bulan hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah agar usulan kegiatan baru difokuskan pada kegiatan non-fisik.
“Untuk kegiatan fisik yang sedang berjalan, kami minta agar kualitas pekerjaan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pekerjaan terkesan dikebut hanya untuk mengejar target waktu, namun mengabaikan mutu,”tandas Arifin.
Dengan demikian, pandangan umum Fraksi NasDem DPR Papua menegaskan komitmennya dalam mengawal APBD sebagai hajat hidup masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua pada umumnya demi mewujudkan visi pembangunan Papua yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya,”tutupnya. (Tiara).
