Jayapura,- Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indinesia, Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Papua pada 17–18 September 2025, disambut baik dan penuh suka cita oleh Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintah, Politik, Hukum, dan HAM, Tan Wie Long, SH.
Tan Wie Long berharap, dalam kunjungan kerja perdana Wapres di berbagai tempat di Bumi Cenderawasih ini, menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi dan harapan secara langsung.
“Kita semua ketahui, kunjungan Wapres ke Papua adalah momen yang sangat dinanti nanti masyarakat. guna menjawab apa yang menjadi aspirasi mereka selama ini selain pemerintah daerah tapi juga dari sisi adat, HAM, dan seluruh aspek kehidupan sehingga semua persoalan harus dapat disampaikan dan mendapat jawaban,” ujar Tan Wie Long didampingi anggota Komisi I DPR Papua, Jhony Suebu ketika ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa 16 September 2025.
Bahkan, Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Along itu menekankan, kunjungan kerja ini bukan hanya soal seremoni, tetapi kesempatan bagi Wapres untuk membuka diri mendengar langsung suara akar rumput, khususnya masyarakat orang asli Papua (OAP).
Apalagi tandas Along, Wapres Gibran sebagai penanggung jawab Badan Pengelola dan Pengembangan Papua dan Papua Barat (BP3OKP), tentunya punya peran strategis dalam mempercepat pembangunan sektoral di Papua, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja.
Pasalnya kata legislator Papua itu, banyak masyarakat OAP yang sudah berpendidikan tinggi, namun masih menghadapi masalah pengangguran. “Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk menjawab hal ini,”tegas Along.
Menurutnya, salah satu yang menjadi harapan masyarakat Orang Asli Papua adalah persoalan rekrutmen tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Jayapura yang dinilai kurang mengakomodasi OAP sesuai ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dengan perimbangan 80 persen untuk OAP dan 20 persen dari luar Papua.
Namun kenyataannya berbanding terbalik, dimana di rumah sakit yang akan diresmikan Wakil Presiden itu, OAP diwanti wanti hanya akan jadi penonton. “Kami berharap ke depan ada pelatihan dan persiapan lebih baik sebelum tes penerimaan pegawai, serta prioritas bagi OAP agar Undang-Undang Otsus benar-benar dijalankan,” harapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Papua yang juga merupakan tokoh adat Sentani, Jhony Suebu menyampaikan kekhawatirannya terkait pendidikan dan kesempatan kerja bagi OAP.
Sehingga ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan, belum ditemukan OAP yang memiliki ijazah atau kualifikasi sebagai dokter untuk diterima bekerja di rumah sakit yang akan diresmikan Wapres itu. “Sampai kapan pemerintah pusat membiayai pendidikan dokter bagi OAP? Ini menjadi pertanyaan besar kami,”cetus Jhony Suebu.
Bahkan, ia juga menyoroti penggunaan dana Otsus yang belum jelas manfaatnya, sehingga menimbulkan kekecewaan dan tuntutan Papua Merdeka oleh sebagian masyarakat
“Selama ini, kami merasa tidak dihargai. Undang-Undang Otsus seharusnya memberikan ruang 80 persen pengelolaan kepada orang Papua, tapi faktanya malah sebaliknya, 80 persen dikuasai pusat. Pemerintah harus jujur dan Wapres harus menjawab persoalan ini,” tegas Jhony Suebu.
Tak hanya itu, legislator Papua ini juga mengkritik dominasi orang pendatang dalam usaha dan kontraktor di Papua yang menguasai mayoritas bisnis, menggeser peran orang asli Papua. (Tiara).
Adapun agenda Wapres Gibran di Bumi Cenderawasih ini, akan mengunjungi 11 titik lokasi strategis di Kota dan Kabupaten Jayapura, diantaranya, Rabu Tanggal 17 September 2015, yakni SMP N2 Sentani, Puskesmas Kampung Harapan, Gedung Keuangan Negara dan Gedung Negara.
Kemudian, di hari kedua, Kamis, 18 September 2025, Wapres Gibran juga akan berkunjung ke Pasar Ikan Hamadi, Pasar Youtefa, Sekolah Rakyat di Daerah Kanker distrik Abepura, dan peresmian RSUP Jayapura.
