JAKARTA,- Masih seputar perjuangan Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan bersama Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar dalam mencari solusi terkait gangguan jaringan internet di wilayah selatan agar tidak terus berulang. Setelah bertemu jajaran Telkom Pusat, tim dari Papua Selatan tersebut bertemu Anggota Komisi II DPR RI Dapil Papua Selatan, Indra Jaya di Vip Room Komisi II Senayan, Kamis (11 /9)
Charles Gomar mengemukakan bahwa pertemuan tersebut membahas gangguan berulang jaringan internet termasuk putus yang terbaru, kabel laut Fakfak–Ambon pada 9 September 2025. Aliansi kembali menegaskan pentingnya jalur back up, kompensasi gratis bagi pelanggan serta percepatan pembangunan SKKL Merauke–Tual.
“Agenda utama adalah konsolidasi tindak lanjut gangguan berulang layanan telekomunikasi di Papua Selatan, termasuk yang putus baru, jalur kabel laut Fakfak–Ambon pada 9 September sehingga menyebabkan penurunan layanan lebih cepat dari jadwal pemeliharaan serta percepatan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,”ujarnya.
Ia juga memberikan beberapa penegasan yakni:
1.Perbaikan SKKL Sorong–Merauke sesuai jadwal teknis (9–10 dan 12–14 September).
2.Redundansi jalur agar ke depan Papua Selatan tidak lagi menjadi wilayah paling terdampak setiap ada kerusakan,
3.Opsi komunikasi cadangan (posko internet atau backup satelit yang layak) selama pekerjaan berlangsung.
4. Pentingnya pernyataan resmi berkala dari operator untuk mencegah disinformasi dan menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu Indra Jaya mengungkapkan akan mengawal aspirasi ini melalui jalur politik dan anggaran agar Papua Selatan tidak lagi terisolasi digital. “Persoalan telekomunikasi Papua khususnya Papua Selatan, akan didorong melalui jalur pengawasan dan penganggaran. Termasuk sinergi lintas komisi mengingat BUMN telekomunikasi di bidangi Komisi VI dan pembiayaan makro memerlukan dukungan Badan Anggaran,”jelasnya
Adapun point-point penting yang menjadi fokus antara lain akselerasi jalur baru (Merauke–Tual) sebagai rute alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan mempertebal proteksi seluruh bentang kabel lama. Mendorong percepatan dari rencana 2028 bila memungkinkan. Peneguhan status prioritas dan mengupayakan agar paket infrastruktur wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk Papua Selatan, masuk skema Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat perizinan dan pendanaan.
Konsolidasi Otsus, mengupayakan peningkatan atau penjagaan alokasi dana Otsus agar tak menggerus kemampuan daerah membiayai infrastruktur penunjang jaringan darat (jalan, listrik, site BTS). Keamanan dan kedaulatan data. Ketika mengadopsi solusi satelit atau penyedia non-terestrial, aspek perlindungan data dan kedaulatan digital tetap menjadi perhatian.
Indra mengemukakan, pihaknya mengapresiasi kunjungan aliansi dan menekankan penyampaian aspirasi secara bermartabat serta antisipasi penunggang isu yang dapat memicu instabilitas. Sekedar diketahui, audience ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan dengan Telkom Group dan kementerian terkait di Jakarta pada 8 sampai 10 September 2025. Menyusul delapan kali gangguan besar sejak 2018 dan insiden terbaru putus kabel Fakfak–Ambon yang memicu pelemahan jaringan di Papua Selatan mulai pukul 14.00 WIT pada 9 September, lebih cepat dari jadwal resmi pemeliharaan.
Adapun tujuan pertemuan di DPR RI:
1.Memastikan kejelasan jadwal pemulihan dan kontinuitas layanan (normalisasi teknis yang dijanjikan bertahap sampai 13–14 September 2025,
Mendorong redundansi infrastruktur (jalur cadangan) agar Papua Selatan tidak lagi lumpuh saat terjadi gangguan,
Menegaskan skema kompensasi yang bermakna bagi pelanggan prabayar atau pascabayar (data dan IndiHome), dan
Membuka kanal pengawalan politik dan anggaran lintas komisi untuk akselerasi proyek backbone dan alternatif konektivitas.
Sedangkan pokok wspirasi dan data lapangan yaitu:
Redundansi SKKL (Submarine Cable). Aliansi menegaskan perlunya jalur cadangan Merauke–Tual (bagian dari rencana Telkom) serta opsi penguatan radio Mappi–Boven Digoel dan mini core atau server lokal di Merauke untuk mengurangi ketergantungan rute tunggal.
Transparansi teknis dan jadwal. Publik membutuhkan penjelasan terang mengenai putus baru Fakfak–Ambon yang membuat layanan melemah sebelum window pemeliharaan, berikut target normalisasi 13–14 September 2025 dan rencana lanjutan hingga stabil.
Kompensasi pelanggan. Skema sebelumnya (SMS atau nada suara berbiaya) dinilai tidak setara dengan skala kerugian sosial ekonomi. Aliansi mengajukan kompensasi gratis 1 sampai 2 bulan untuk paket data Telkomsel dan layanan Indihome bagi pelanggan terdampak di Papua Selatan.
Dampak sosial ekonomi. Mahasiswa: KRS, registrasi SSO, bimbingan skripsi, dan pendaftaran wisuda berulang kali terhambat. UMKM dan Kurir: pesanan batal, arus kas macet, penumpukan stok. Ojol: pendapatan jatuh, terdapat kasus utang menjerat hingga unit kendaraan ditarik karena cicilan macet ketika jaringan padam berkepanjangan.
Keseimbangan ekosistem penyedia. Perlu iklim kompetisi sehat agar kualitas layanan terdorong naik. Di sisi lain, keamanan data dan kepatuhan regulasi harus dijaga ketika mempertimbangkan opsi satelit atau penyedia non-terestrial.
Etika gerakan dan stabilitas sosial. Aliansi menegaskan aksi destruktif bukan karakter masyarakat Merauke. Eskalasi yang terjadi merupakan akumulasi frustrasi akibat lumpuh digital berulang, sehingga pencegahan melalui keandalan jaringan adalah kunci. (iis)
