Jakarta,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua, menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, dalam sebuah upacara pelantikan yang digelar di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (7/7/2025) pukul 13.00 WIB.
Pelantikan ini menjadi kali keempat bagi Agus Fatoni menjabat sebagai Pj Gubernur di Indonesia. “Ini adalah tugas negara, dan saya akan berusaha melaksanakannya sebaik mungkin,” ujar Fatoni kepada wartawan usai pelantikan.
Fatoni menegaskan komitmennya untuk menjaga jalannya roda pemerintahan di Papua, khususnya dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua yang akan segera pada 6 Agustus mendatang.
Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh elemen masyarakat guna memastikan PSU berlangsung aman, lancar, dan sukses.
“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua, jajaran TNI/Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada, mari kita sukseskan PSU dan bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai,” ucapnya.
Kepada aparatur sipil negara (ASN), Fatoni juga berpesan untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Ia mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat.
Usai pelantikan, Fatoni menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Jayapura untuk langsung memulai tugasnya sebagai Pj Gubernur. “Tidak ada waktu untuk santai. Kita langsung tancap gas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal pengelolaan APBD Papua. Menurutnya, program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan ditinjau ulang, dan anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang mendorong kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita ingin Papua maju dan masyarakatnya sejahtera, maka indikator lainnya harus tercermin dalam penggunaan anggaran. Hal-hal yang tidak penting akan kita pending, dan kita akan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Fatoni.
Menanggapi potensi konflik dalam PSU, Fatoni menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari situasi dan menerima berbagai masukan dari banyak pihak. Namun, ia menyebut situasi keamanan Papua hingga saat ini masih terkendali.
“Dalam arahan Pak Mendagri memang disampaikan ada potensi konflik. Tapi sejauh ini kita bersyukur, Papua tetap dalam keadaan aman dan damai. Mudah-mudahan ini terus terjaga,” pungkasnya.
Diketahui, Agus Fatoni sebelumnya pernah ditugasi sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dengan rekam jejak tersebut, ia mencatat sejarah sebagai pejabat pertama yang menjabat Pj Gubernur di empat provinsi strategis.
Saat menjabat di Sumatera Utara, Fatoni masuk tiga besar Pj Gubernur terbaik versi Kementerian Dalam Negeri. Ia juga meraih penghargaan dari Tempo Media Group sebagai Pj Gubernur dengan kinerja terbaik nasional, baik secara keseluruhan maupun khusus di bidang ekonomi daerah. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Mendagri pada 30 Agustus 2024.
Selain pengalaman kepemimpinan daerah, Fatoni dikenal memiliki spesialisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan fiskal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Dana Bagi Hasil (DBH) serta menangani otonomi khusus Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta di Kemendagri.
Profil Agus Fatoni
Agus Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung, 6 Juni 1972. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bandar Lampung, kemudian melanjutkan D3 di STPDN Jatinangor (1994), S1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1999), serta S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (2003 dan 2009).
Karier birokrasi Fatoni dimulai sejak 1994 sebagai PNS di kantor PMD Provinsi Lampung. Ia kemudian menjadi ajudan Gubernur Lampung (1995), Kepala Bagian Protokol Kemendagri (2012), dan Staf Pribadi Mendagri (2013).
Pada 2020, Fatoni ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara. Ia kemudian menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sejak 2022, Pj Gubernur Sumsel (2023-2024), dan Pj Gubernur Sumut (2024-2025).
Di luar birokrasi, Fatoni juga aktif sebagai Ketua Umum Pujangga Nusantara sejak 2009, Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia (sejak 2014), dan Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (sejak 2022).
