Wabup:Konferensi PGRI, Forum Terhormat Terkait Optimalisasi Dan Peningkatan Kapasitas Guru
MERAUKE, – Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, S. Hi, MH menghimbau agar Konferensi PGRI XXIII Kabupaten Merauke menjadi forum yang terhormat guna melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang telah dilakukan terkait optimalisasi, pengembangan dan kapasitas guru.
Selain itu menjadi forum untuk merumuskan banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas guru dan anak didik di Kabupaten Merauke.
“Dari forum inilah saya yakin akan hadir gagasan yang luar biasa untuk membangun pendidikan di Kabupaten Merauke. Seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini kondisi pendidikan belum dapat dikatakan baik-baik saja karena masih menghadapi persoalan yang sangat kompleks,”terang wabup saat membuka
Konferensi PGRI XXIII Kabupaten Merauke periode 2024-2029 di auditorium kantor bupati, Senin (30/6). Wabup menjelaskan, para guru sangat membutuhkan perhatian terlebih yang bertugas di wilayah-wilayah tertentu, bagaimana mereka dapat menjalankan tugas dengan maksimal, penghargaan atas kinerja guru dan berbagai aspek lainnya yang harus mendapatkan perhatian khusus.
Itu semua menjadi catatan kita bersama dan Pemda senantiasa berupaya melakukan kolaborasi dengan PGRI guna membangun kapasitas guru di daerah ini. Pemda juga harus memastikan infrastruktur yang ada, terutama di wilayah pedalaman sehingga guru dapat melaksanakan tugas dengan aman dan nyaman.
Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Merauke, Fidelis Nggol, S. Pd, M. Pd mengharapkan PGRI Kabupaten Merauke dapat berkembang dengan baik dan terus mengalami perubahan positif.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam organisasi PGRI tidak ada batasan antara guru yang masih aktif dengan guru yang sudah pensiun. Justru yang lebih leluasa dan memiliki ruang gerak lebih luas adalah pensiunan guru. “Perlu diketahui, yang menggerakkan PGRI di Indonesia khususnya rekan-rekan guru di Pulau Jawa, rata-rata kepala dinas dan guru yang sudah pensiun, “tegasnya.
Fidelis berharap dedikasi para guru terus diberikan kepada PGRI dan tidak mempersoalkan keanggotaan guru yang purna tugas. Ia mengajak PGRI Kabupaten Merauke menyatukan komitmen dan merapatkan barisan dalam memperjuangkan hak-hak guru serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru. (iis)