k Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada 10–12 Juli 2025.
Agenda utama adalah mengevaluasi efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Papua, Danny Korwa, kepada pers Rabu (25/6) di Jayapura.
Danny menjelaskan bahwa KPK akan memfokuskan evaluasi pada sistem MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention).
“Sistem ini dirancang untuk mencegah tindak pidana korupsi secara sistematis. MCSP menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD),” ujarnya.
Selain MCSP, KPK juga akan meninjau sektor-sektor strategis lain, termasuk pengadaan barang dan jasa, penertiban aset daerah, serta sistem retribusi dan pajak daerah.
“MCSP juga berfungsi menilai kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian, sehingga membantu mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Danny.
Penjabat Gubernur Papua, lanjutnya, telah menegaskan komitmennya terhadap upaya pencegahan korupsi di wilayahnya, serta mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan ini rencananya juga akan dihadiri oleh para bupati, wali kota, serta kepala inspektorat daerah se-Papua.
“Kehadiran para kepala daerah sangat penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam pemberantasan korupsi,” tutup Danny.
