PUPR Papua Fokus pada Proyek Prioritas untuk Masyarakat
Jayapura – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memastikan tetap melanjutkan proyek-proyek yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda, ketika ditemui wartawan disela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus), Selasa (29/4).
Dikatakan, meskipun Dinas PUPR menjadi salah satu dinas yang terdampak cukup signifikan atas kebijakan efisensi anggaran, tetapi program-program prioritas tetap berjalan.
“PUPR Papua memang kena dampak yang sangat besar dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, tapi kita pastikan kegiatan pada dinas PU pasti ada dan berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Amos menyebut bahwa program-program dengan nilai di bawah Rp 1 miliar masih tetap ada, terutama yang bersifat spesifik dan menyentuh langsung kebutuhan publik. “Kegiatan yang diutamakan itu pasti kepada kegiatan akses kepentingan umum masyarakat,” katanya.
Salah satu proyek yang tetap dilanjutkan adalah pembangunan jalan penghubung Biak menuju Supiori. Awalnya proyek ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun karena efisiensi anggaran, kini didanai melalui Dana Transfer Infrastruktur (DTI) meski hanya sebesar Rp 10 miliar. “Anggaran memang tidak maksimal, tapi kita tetap jalankan demi penyelesaian,” tambah Amos.
Untuk tahun ini, Dinas PUPR Papua hanya mengelola Dana Penggunaan Anggaran (DPA) sekitar Rp 100 miliar. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, serta pembangunan dan perbaikan drainase yang rusak akibat intensitas hujan tinggi dan longsor.
Amos juga menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan dibagi berdasarkan kewenangan. Jalan nasional seperti ruas Abepura–Sentani yang saat ini dalam proses tambal sulam merupakan tanggung jawab Balai Jalan Nasional.
Sementara itu, jalan-jalan provinsi akan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. “Kita akan lebih fokus ke jalan-jalan provinsi yang memang menjadi prioritas utama bagi masyarakat,” tegasnya.