Papua Terima DAK Pendidikan Rp 870 M
Jayapura – Pemerintah pusat gelontorkan anggaran yang cukup besar untuk Pendidikan di Provinsi Papua. Tahun ini, dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp Rp 870.233.170.710.
Anggaran DAK tersebut diserahkan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) kepada Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong disela-sela reses ke Jayapura,Senin (9/12/2024).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifa Sjaifudian kepada wartawan mengatakan, total DAK tersebut terdiri dari DAK fisik senilai Rp237.102.243.710 dan DAK non fisik Rp 633.130.927.00.
“DAK fisik yang diberikan kepada Papua di alokasikan kepada Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) hingga jenjang SMA/SMK di Sembilan kabupaten/kota setempat,” katanya.
Menurut, bantuan yang diberikan ini untuk jenis DAK non fisik Rp 633.130.927.00.terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp325.968.300.00 lalu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paud Rp15.104.300.00 kemudian BOP kesetaraan Rp8.107.370.00.
“Ada juga tunjangan profesi guru senilai Rp 229.524.971.000,lalu tunjangan tambahan penghasilan guru Rp 4.342.000.000 dan tunjangan khusus guru Rp50.083.986.000,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan anggaran pendidikann yang diberikan ini memang ada kekurangan-kekurangan namun ke depan pihaknya ingin program pusat bisa menambah komplemen dari dana yang sudah ada di Papua. “Intinnya kami berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya yang diserius bagi pengembangan SDM di Papua terutama pada masa transisi,” katanya.
Dia menambahkan oleh sebab itu dengan pertemuan dan komunikasi ini diharapkan pada 2025-2026 akan lebih banyak lagi program yang diarahkan ke Papua. “Dan tentunya lebih tepat sasaran pastinya,” ujarnya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan Komisi X DPR RI serta Kementerian Pendidikan. “DAK itu dikelolah oleh kabupaten/kota sehingga nanti kami akan melihat seperti apa nanti penyalurannya,” katanya.