Pasific Pos.com
Sosial & Politik

55 Anggota DPR Papua Disarankan Lakukan Tes Covid-19

Penembakan 3 Anggota Polres Mambra
Emus Gwijangge

Jayapura, – Dalam upaya membantu Pemerintah Provinsi Papua yang menerapkan Social Distance atau pembatasan sosial dalam mencegah penyebaran virus corona atau covid-19 di Tanah Papua, Anggota DPR Papua, Emus M. Gwijangge menyarankan agar 55 anggota DPR Papua beserta unsur pimpinan harus lakukan tes Covid-19 secara dini.

Pasalnya, penyebaran pendemi Covid-19 di tanah Papua ini terus menunjukan peningkatan, sampai-sampai pemerintah maupun TNI/Polri sudah mengambil langkah-langkah dan berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini.

“Dengan kita lakukan tes corona ini akan menjadi sampel bagi masyarakat dan juga menjadi contoh kepada DPR di Kabupaten/Kota yang ada di tanah Papua ini,” kata Emus Gwijangge kepada Wartawan di Jayapura, Jumat (17/04).

Namun kata Emus, selain 55 anggota DPR Papua, dirinya pun meminta staf dan staf ahli untuk ikut menjalani pemeriksaan Covid-19.

“Jangan kita tunggu sampai ada yang kena virus dulu, baru kita mau periksa. Itu tidak boleh. Jadi 55 anggota DPR Papua harus lakukan pemeriksaan secara dini, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” sarannya.

Oleh karena itu, Politisi Partai Demokrat ini berharap, Ketua DPR Papua dapat memangil pihak satgas penanggulangan Covid-19 Papua datang di gedung DPR Papua untuk memeriksa para anggota DPR Papua beserta stafnya.

Selain itu, dirinya juga meminta semua pimpinan pemerintahan baik Bupati Walikota dan pegawai Pemerintahan harus melakukan hal yang sama.

“Hal ini kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Papua. Jadi kita mulai dari pimpinan dulu baru kita turun ke masyarakat,” ujar Emus.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams

Leave a Comment