Pasific Pos.com
Opini

5 Tahun PNPM Mandiri Respek dan Permasalahannya di Provinsi Papua

Oleh : Alberth Yomo

 

Program PNPM Mandiri Respek di Provinsi Papua telah berjalan 5 Tahun, dan dinilai sebagai program pro rakyat yang sangat efektif untuk membantu meningkatkan semangat membangun masyarakat di kampung-kampung,karena melalui program ini, masyarakat tidak lagi menjadi objek, tetapi  telah menjadi pelaku-pelaku pembangunan di kampungnya sendiri. Namun, dalam perjalanannya selama 5 tahun, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, demi membangun masyarakat di kampung-kampung.

 

“Masyarakat di kampung  yang lebih tahu tentang program ini, jadi bisa ditanyakan kepada masyarakat di kampung, apa yang mereka peroleh dari program PNPM Mandiri- Respek ini,” ungkap Susiyanto, Koordinator program PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua,  di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

 

Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini menjelaskan, bahwa program PNPM Mandiri ketika pertama digulirkan tahun 2007 yang kemudian disinergikan dengan program Respek,  mendapat banyak pertentangan, bahkan muncul persepsi yang berbeda-beda tentang program ini. Ada yang menganggap program ini sebagai program menghambur-hamburkan uang, program yang memanjakan masyarakat dan akan membuat masyarakat menjadi lemah untuk berusaha, serta pernyataan-pernyataan sinisme lainnya.

 

Tetapi seperti kata mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu yang melahirkan program ini, , bahwa program ini ibaratnya ilmu sepeda, ketika pertama kali diberikan kepada masyarakat, pasti mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan tahapan atau prosedur sebagaimana yang diatur dalam program ini. Harus ada perencanaan di tingkat kampung, mengakomodir semua kebutuhan penting di kampung yang lahir dari hasil suatu diskusi bersama dengan seluruh masyarakat kampung, kemudian menentukan program prioritas, menyusun rencana anggarannya, lalu diajukan.

 

Tidak sampai di situ, yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat diajarkan untuk mampu membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari proses perencanaan dan pembangunan yang telah dilakukan bersama oleh masyarakat. Jika sudah melalui proses ini, maka secara tidak langsung, kita telah menanamkan soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat di kampung.

 

“Mereka telah mulai mengelolah dan menggunakan uang dalam jumlah yang besar. Ini merupakan awal yang sulit, tetapi tidak akan sulit, jika dalam proses ini, masyarakat didampingi oleh seorang pendamping yang profesional. Walaupun awalnya akan menghadapi tantangan yang besar, tetapi dengan kesabaran yang tinggi, dengan pendekatan yang baik, seorang pendamping bisa menjadi guru yang baik untuk mengantarkan masyarakat dalam satu kampung melewati proses ini,” jelas Susiyanto.

 

Pertama, mental  pasti akan jatuh, sehingga perlu kesabaran untuk terus mengingatkan kepada masyarakat, sehingga lama kelamaan, orang kampung yang dibimbing ini mampu mengatasi kelemahannya, dan ia mampu berjalan sendiri, mengekspresikan kemampuannya dalam mengelolah keuangan untuk pembangunan di kampungnya.

 

Program PNPM Mandiri-Respek, kata Susiyanto,  mempunyai aturan dan tahapan-tahapan yang jelas serta terukur. Karena itu, semua pihak yang terlibat dalam program ini mempunyai batasan-batasan yang jelas, baik itu pendamping, koordinator program maupun masyarakat di kampung. Untuk itu, program ini bukanlah program asal-asalan, tetapi merupakan program yang lahir dari suatu pemikiran yang sistematis dan terukur.

 

Walaupun pada awalnya terjadi berbagai ketimpangan dalam pengelolaan dana, tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat terus berproses, mereka belajar bagaimana merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan, sehingga walaupun baru 5 tahun, program ini telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada orang di kampung-kampung, yang kini semakin baik dalam mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan di kampungnya sendiri.

 

Alokasi anggaran dari Pusat melalui program PNPM Mandiri, kian meningkat dari tahun ke tahun. Namun, upaya untuk memuluskan pencairan anggaran dari Pusat hingga sampai ke kampung-kampung, sering terhambat oleh keterlambatan, ketidakpedulian dan ketidakjelasan, pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten se-Papua.

 

“Dana APBN yang disalurkan ke Papua dari tahun ke tahun terus meningkat, sebelumnya, lebih dari Rp 500 Miliar, kemudian tahun 2012, terjadi penambahan Rp 100 Miliar, sehingga menjadi lebih dari Rp 600 Miliar dana APBN yang dikelolah melalui program PNPM Mandiri ini. Diprediksi tahun 2013 meningkat menjadi lebih dari Rp 700 Miliar, dengan penambahan lokasi,” ungkap Korprov PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua, Ir.Susiyanto.

 

Dijelaskan, bahwa tahun 2012, dana APBN sudah mulai berjalan dan saat ini sudah mencapai 20 persen, baru dalam tahap Musdis dan Muskam,  diharapkan pada Desember 2012,  sudah tercair 100 persen di masing-masing Distrik.

 

“Untuk 2013, ada 427 Distrik yang akan di danai, dengan rata-rata per Distriknya Rp 1, 75 Miliar . kami berharap tidak molor, sehingga Februari 2013, bisa terealisasi 100 persen tersalurkan ke masyarakat. Kalau tidak terselesaikan, pekerjaan akan terus menumpuk,” tandasnya.

 

Terkait hal itu, Korprov PNPM Mandiri Respek minta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang lokasi dan alokasi untuk tahun 2012, karena sampai sekarang SK itu belum ada. Keterlambatan SK ini sangat mengganggu tugas-tugas pelaksanaan di lapangan. Diharapkan, lokasi yang belum terakomodir, bisa diakomodir dalam SK 2012 ini, misalnya ada 10 Distrik di Tolikara, dan lain sebagainya. Masukkan-masukkan dari korprov harus diperhatikan, sehingga tidak ada lagi yang terlewatkan seperti kasus-kasus sebelumnya.

 

“Kalau tertumpuk terus dengan ketidakjelasan, sampai kapan Papua akan keluar dari kondisi ini?Nanti yang disalahkan pasti konsultan, padahal konsultan tidak tahu menahu. Apalagi dari sisi tugas, sangat padat beban yang diemban oleh konsultan, mulai dari mengawal dana APBN hingga dana APBD,” tegas Susiyanto.

 

Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten yang sering lambat mencairkan anggaran yang masuk dalam Dana sharing bersama Pemerintah Pusat (Dana Daerah Urusan Bersama/DDUB). Padahal kewajiban Pemerintah Kabupaten hanya 20 persen dari total dana yang akan dialokasikan ke Kabupatennya, tetapi kadang kewajiban ini sangat sulit dilakukan.

 

Kongrit pelaksanaan DDUB ini dapat dicontohkan sebagai berikut, misalnya alokasi anggaran yang disiapkan untuk 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2011 adalah Rp 65.4 Milyar. Jadi, sebesar 80 persen ( Rp 52,32 Milyar ) akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, sisanya 20 persen ( Rp 13,08 Milyar ) ditanggung oleh dana APBD Yahukimo.

 

Kalau untuk Kabupaten Sarmi, dengan 10 Distrik,  total alokasi dana yang disiapkan adalah Rp 16,35 Milyar. Pemerintah Pusat menanggung Rp 13,08 Milyar, sedangkan Pemerintah Kabupaten hanya Rp 3,27 Milyar. Sementara itu, Kabupaten Nabire, dengan 10 Distrik, alokasi yang didapat Rp 18,85 Milyar, jadi yang ditanggung Pusat adalah Rp 15,08 Milyar, sedangkan yang ditanggung daerah hanya Rp 3,77 Milyar.

 

“ Hanya 20 persen, jadi sangat disayangkan jika Pemerintah Kabupaten tidak merespon ini dengan baik. Jadi, kami harapkan kepedulian dari para Bupati, agar segera menindaklanjuti hal ini, sehingga Pemerintah Pusat bisa segera mencairkan anggaran 2012 untuk direalisasikan dengan program pembangunan di kampung-kampung, demi masyarakat di kampung,” ujar Susiyanto.

 

Dijelaskan, bahwa alokasi PNPM Mandiri, akan di turunkan langsung ke Distrik, selanjutnya dari Distrik akan disalurkan ke kampung yang memenuhi persyaratan, yakni kampung Partisipatif, yang sudah ada Perdanya, kampung tidak bermasalah, kampung yang berhasil menyelesaikan tahun anggaran sebelumnya, kampung definitif dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Karena ada juga kampung yang tidak ada Kepala Kampungnya.

 

“Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kampung-kampung, jika ingin mendapat alokasi dana PNPM Mandiri, syaratnya sebagaimana yang disebutkan di atas. Jadi tidak dibenarkan Distrik mencairkan anggaran PNPM Mandiri ke kampung yang tidak memenuhi syarat, apapun alasannya, karena pasti akan ada sanksi. Akan diperketat soal ini. Jadi kampung yang berhak mendapatkan dana PNPM adalah kampung Partisipatif yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur,” jelasnya.

 

Dengan diperketat aturan itu, diharapkan ada kesadaran masyarakat untuk membangun kampungnya dengan baik, bisa berkompetisi dengan sehat. Dengan harapan, kampung tidak stagnan, tetapi terus berkembang dan mengalami perubahan.

 

Selain terhambat pada komitmen para Bupati se-Papua terkait DDUB, dan juga keterlambatan SK Gubernur tentang lokasi dan alokasi program Respek, masalah lain yang dihadapi Korprov PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua adalah tentang ketersediaan pendamping, khususnya pendamping teknik.

 

“Dari 388 Distrik, harusnya terisi 900 lebih pendamping, tetapi yang baru terisi untuk pendamping pemberdayaan baru 160 orang, sementara pendamping teknik sebanyak 200 orang, karena itu, maka kita buka lagi lowongan untuk pendamping teknik,” ungkap Korprov PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua, Ir.Susiyanto, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

 

Dijelaskan, bahwa tenaga teknik reguler(S1), yang mendaftar ada 60 orang, tetapi kemudian saat daftar ulang hanya 40, setelah diseleksi, yang lulus 37 orang. Ini belum cukup untuk bisa menjawab kekosongan pendamping. Untuk melatih 37 orang yang dinyatakan lulus ini,  Korprov masih menunggu dana dari pusat untuk  pelatihan pra tugas, yang kemungkinan akan berlangsung setelah lebaran.

 

Selain itu, untuk mengisi kekosongan dan sulitnya mendapatkan pendamping tenaga teknik, maka lewat bantuan USAID melalui lembaga Bhakti akan di didik anak-anak lulusan SLTA, khususnya dari STM dan SMA IPA, untuk disiapkan menjadi tenaga-tenaga pendamping teknik yang akan ditempatkan di sejumlah Distrik di Papua, untuk mendukung program PNPM Mandiri Respek.

 

“Mereka akan di beri pelatihan selama 6 bulan. Diharapkan dalam 6 bulan ini, mereka sudah mampu melakukan pendampingan dan mendesain program infrastruktur di kampung yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

 

Proses pendaftaran sudah dilakukan,dan peminatnya cukup banyak, yakni lebih dari 1500 orang. Namun, yang direkrut sebanyak 300 orang, 200 di Papua dan 100 di Papua Barat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan bisa memenuhi kekosongan yang selama ini sering menjadi suatu hambatan bagi kita.

 

Dengan wilayah Papua yang begitu luas, namun jumlah pendamping yang terbatas, maka dalam penempatan pendamping, akan di bagi secara baik. “Minimal dalam satu Distrik, ditempatkan 2 orang pendamping pemberdayaan dan 1 orang pendamping teknik. Penempatannya kita sesuaikan dengan kebutuhan, yakni dengan mengacu pada jumlah Kampung dalam satu Distrik. Kalau Kampungnya 3 atau 4, cukup 2 orang pendamping, tetapi ada kampung yang sampai 20, di sini kita tempatkan 4 orang,” tandas Korprov PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua ini.

 

Susiyanto membeberkan, bahwa dari 235 orang pendamping yang dilatih selama ini, yang bertahan hingga saat ini hanya 35 orang,karena tidak diseleksi secara baik. Namun, saat ini benar-benar selektif.

 

Memang diakui, bahwa ada sebuah proses yang sangat melelahkan sebagai sebuah alur kerja yang dilalui bersama pendamping dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Karena tugas berat pendamping adalah bukan nilai uang yang diberikan kepada mereka, tetapi bagaimana upaya yang dilakukan bertahun-tahun untuk merubah pola pikir masyarakat.

 

Bisa dibayangkan ketika sebuah konsep program yang baik untuk menolong masyarakat melakukan sebuah perencanaan dari bawah, dimana masyarakat dilibatkan langsung untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta mereka jugalah yang melakukan laporan pertanggung jawaban. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi selama ini, tetapi melalui Respek, hal ini dilakukan pendamping untuk bisa membantu masyarakat di kampung-kampung.

 

Hal penting dalam tugas pendampingan ini adalah bagaimana membantu  masyarakat untuk mengerti dan memahami cara menyusun sebuah rencana kerja atau rencana pembangunan di tingkat kampung serta memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan hasil keputusan dalam rapat bersama.

 

Susiyanto berharap, dengan penambahan 300 tenaga yang akan dilatih nantinya, dapat memberikan perubahan yang baik bagi program PNPM Mandiri Respek di kampung-kampung, sehingga setiap tahun, keadaan masyarakat di kampung-kampung semakin baik.

 

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Respek di Provinsi Papua, tidak hanya berlaku di kampung-kampung pada 28 Kabupaten, tetapi juga berlaku di Kota Jayapura. Hanya saja, Satuan Kerja (Satker) selaku penanggung jawab program antara Kabupaten dan Kota berbeda.

 

“PNPM Mandiri Respek, Satkernya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK ) Provinsi Papua, sedangkan PNPM Mandiri P2KP Satkernya di Dinas PU. Kalau Dana  Respek Perkotaan, ditangani oleh Pemkot dengan merekrut tenaga pendampingnya sendiri, di luar Korprov PNPM Papua, jadi pelaksanaannya kami tidak tahu, karena di luar kewenangan kami. Dananya dari Provinsi langsung ke Kota, tanpa melalui Korprov,” jelas Koordinator Program PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua,Ir.Susiyanto.

 

Dijelaskan, bahwa ada keinginan Pemerintah kota untuk masuk melalui jalur Korprov, tetapi karena ada persoalan sebelumnya yang tidak diselesaikan Pemkot ( terkait penyalahgunaan anggaran), maka Korprov menolak dan tidak menerima permohonan Pemerintah Kota Jayapura,sebelum menyelesaikan persoalan yang terjadi sebelumnya.

 

Selain persoalan dengan Pemerintah Kota Jayapura yang belum diselesaikan, Korprov PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua juga menghadapi masalah dengan tiga Kabupaten di wilayah pegunungan karena terkait masalah keamanan, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara. Dibanding dua Kabupaten lainnya, Kabupaten Puncak, sudah satu tahun program PNPM Mandiri Respek dipending.

 

“Kalau Tolikara, setelah dilakukan pertemuan dengan Bupati yang baru dilantik, beliau menyatakan siap untuk menjalankan. Sementara Puncak Jaya, masih menunggu proses, sehingga pendamping di sana ditarik semua, karena kondisi yang belum jelas. Rencana dalam minggu ini tim kami akan ke puncak jaya guna menyelesaikan persoalan ini, diharapkan bisa ketemu dengan Penjabat Bupati dan Satkernya,” ungkapnya.

 

Susiyanto belum bisa memastikan apakah program PNPM Mandiri Respek di Puncak Jaya nanti lanjut atau ditutup, karena itu sangat tergantung dari  kesepakatan dan penjelasan dari Penjabat Bupati dan Satkernya.

 

Sementara itu, Kabupaten Mamberamo Tengah lebih buruk lagi , karena Satkernya tidak jelas,  BPMK-nya juga tidak jelas, bahkan tidak pernah ada koordinasi dengan Provinsi. “Karena sampai saat ini, pendamping kesulitan untuk bertemu dengan Satker Kabupaten, bahkan kantornya juga tidak diketahui. Sulit untuk menemui pejabat-pejabat di Mamberamo Tengah. Kalau sampai belum jelas, maka akan diwarning dan terancam program PNPM di Kabupaten mamberamo Tengah di tutup,” tegas Susiyanto.

 

Selama ini, lanjut Susiyanto, pelaksanaan program dikerjakan sendiri oleh pendamping, dengan mencairkan 40 persen anggaran dari PNPM. Karena ada catatan, kalau Kabupaten tidak mengurus perpanjang, maka tidak akan mendapatkan jatah, sehingga dana 40 persen itu akan kembali ke kas negara. Konsekuensinya yang rugi masyarakat.

 

“Satkernya dihubungi juga susah, pesawat ke sana juga sangat sulit. Kalau satkernya tidak proaktif, mau tidak mau, dananya akan diselamatkan untuk kembali ke kas negara, sementara pendampingnya akan dialihkan ke Kabupaten lain,”jelasnya.

 

Susiyanto memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Kabupaten Tolikara yang baru beberapa waktu dilantik, yang mana ketika Korprov memberikan pandangan-pandangan tentang PNPM Mandiri Respek, ternyata program ini sangat disambut positif oleh Bupati, bahkan Bupati Tolikara ini menyatakan akan membantu semaksimal mungkin.

 

“Lebih hebat lagi, Bupati juga berjanji untuk membangun sekretariat PNPM di Kabupaten. Karena ada 46 Distrik, akan dibangun sekretariat di titik-titik tertentu. Ini sesuatu yang luar biasa, karena selama ini tidak ada Bupati yang memiliki komitmen seperti Bupati Tolikara,” jelas Korprov PNPM Mandiri Provinsi Papua ini.***

 

( Penulis adalah redaktur di harian pasific post- Jayapura- Papua )