Pasific Pos.com
Papua Tengah

5 Bupati Ajukan Cuti Kampanye

NABIRE – Bupati Nabire, Isaias Douw dan empat (4) bupati lain di Provinsi Papua sudah mengajukan surat ijin cuti kampanye. Pejabat lain termasuk Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ikut di dalam kampanye diwajibkan untuk mengajukan surat ijin kampanye.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Nabire, Adriana Sahempa dalam Rapat Koordinasi (Rakon) Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Mahavira 2, Jumat (9/3) mengatakan Panwaslu Kabupaten Nabire sudah mendengar bahwa Bupati Nabire sudah mengajukan surat ijin kampanye. Di Papua sudah lima bupati yang mengajukan surat ijin kampanye.

Adriana mengungkapkan hal ini untuk mengingatkan kembali kepada pimpinan Partai Politik (Parpol) di daerah ini agar setiap pejabat yang ikut di dalam kampanye Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan mulai dihelat awal pekan depan supaya mengajukan surat ijin kampanye, tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Dalam Rakon yang melibatkan pimpinan Parpol se Kabupaten Nabire, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh perempuan, mahasiswa dan pemilih pemula dan dihadiri lembaga penyelenggara yang diwakili oleh komisioner KPU, Oktovianus Takimai, Kasdim 1705/Paniai, Mayor Inf. Triono dan KP Sri Kasiono dari Polres Nabire, Adriana Sahempa mengingatkan sebelum kampanye tertutup untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua agar setiap pejabat akan teribat sebagai tim kampanye diwajibkan untuk mengajukan surat ijin cuti kampanye yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Nabire.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 tentang tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak melibatkan pejabat pemerintah, ketua dan anggota DPRD di dalam kampanye. Apabila pejabat negara, ketua dan anggota DPRD terlibat di dalam kampanye harus mengajukan surat ijin kampanye. Saat kampanye juga tidak menggunakan fasilitas pemerintah.

Sahempa juga mengingatkan agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat badan usaha milik daerah (BUMD) badan usaha milik Negara (BUMN) dan kepala kampung.

Michael Dogha, Kepala Suku Flobamora yang juga berstatus ASN mempertanyakan kehadirannya di dalam kampanye tertutup. Satu sisi kehadirannya sebagai kepala suku tetapi sisi lain sebagai ASN. Karena status ASN hanya berlaku pada jam kerja.

Ketua Panwaslu, Adriana Sahempa menegaskan status ASN berlaku untuk 24 jam. Oleh karena itu, ASN dalam kampanye tidak memberikan komentar dan tidak terlibat di dalam kampanye. Jangankan itu, komentar lewat media sosial (Medsos) juga ASN dilarang untuk menjaga netralitas ASN di dalam Pemilu.(ans)