Pasific Pos.com
Papua Selatan

40 Pejabat Belum Laporkan Harta Kekayaan

MERAUKE,ARAFURA,- Sampai saat ini masih banyak pejabat pemerintah Kabupaten Merauke yang belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari 70 pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru tiga 30 pejabat yang sudah melaporkan hartanya.

Sesuai dengan peraturan bupati, semua pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK baik selama menjabat maupun sesudah menjabat. “Masih ada sekitar 40 pejabat lagi yang belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal ini wajib dilakukan setiap tahun. Dalam waktu dekat ini para pejabat yang belum melaporkan harus segera melakukan pelaporan,”tutur Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke, Drs. Irianto Sabar Gattang di ruang kerjanya, Senin (25/6).

Pejabat pemerintah yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, pejabat eselon II, pejabat strategis di luar eselon II, kepala bidang di keuangan, kepala bagian di Setda, para pemeriksa di Inspektorat dan semua bendahara. Ia mengatakan, pihaknya telah membuat surat edaran Bupati agar pejabat segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Apabila dalam waktu dekat ini belum juga melaporkan harta kekayaannya maka KPK akan menyurat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mengingatkan agar segera membuat laporan. “Nama-nama ini kita sudah kirim ke KPK baik yang sudah membuat laporan atau yang belum melaporkan harta kekayaannya,” ucapnya.

Bagi pejabat yang kesulitan mengakses layanan website KPK, pihak Inspektorat siap membantu pejabat tersebut. Menurutnya, harus ada kesadaraan untuk melakukan hal itu. Melaporkan harta kekayaan juga harus ada kejujuran dan ketaan di dalam diri.