Pasific Pos.com
Papua Barat

2 Bulan Agenda Konsultasi Publik Bapemperda DPRD Teluk Bintuni Mandeg

Manokwari, TP – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Teluk Bintuni, Hengki Manibuy mengatakan, kurang lebih 2 agenda konsultasi publik terkait Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan dalam jadwal tahun mandeg.

“Kami sudah meminta berulang kali kepada pihak Sekretariat DPRD Teluk Bintuni untuk memfasilitasi agenda konsultasi publik, tapi sampai saat ini mereka belum memfasilitas sehingga sampai saat ini atau hampir  2 bulan aganda ini tidak berjalan,” kata Manibuy kepada Tabura Pos saat ditemui di Manokwari, pekan lalu.

Tentang tahapan pembahasan Raperda itu, Manibuy mengaku, pihaknya telah melakukan evaluasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat dan setelah berjalan tinggal meminta tanggapan masyarakat melalui konsultasi publik.

Lebih lanjut, kata Manibuy, tahapan akhir usai konsultasi publik yakni, konsultasi ke Kementerian, baik Kementerian Pertanahan, Pertanian, Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan keabsaan, barulah ditetapkan menjadi perda.

Namun, kata dia, tahapan meminta tanggapan masyarakat lewat konsultasi publik ini belum juga difasilitasi pihak Sekretariat DPRD Teluk Bintuni, sehingga pihaknya masih menunggu.

Disinggung terkait alasan pihak Sekretariat DPRD Teluk Bintuni, ia mengaku, tidak tahu alasan mereka, tetapi dalam beberapa pertemuan pihaknya telah meminta dan jawaban mereka siap, tapi sampai saat ini belum juga memfasilitasi agaenda tersebut.

“Initinya kami sudah siap untuk konsultasi publik,” katanya. Tentang poin-poin penting isi Raperda tersebut, kata Manibuy, mengatur terkait pembentukan lembaga adat di setiap Distrik dari 7 suku yang ada di Teluk Bintuni.

Kemudian, lanjut dia, ketika ada perusahan yang masuk di wilayah Teluk Bintuni, maka sebelum pemerintah mengeluarkan izin, perusahan terkiat harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat barulah pemerintah bisa memberikan izin.

“Kami berharap melalui Raperda ini dapat mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, ya memang secara undang-undang hak masyarakat hukum adat sudah diakui, tetapi tercemahannya dalam peraturan daerah baru kami lakukan,” tandasnya. [FSM]