Pasific Pos.com
Papua Barat

17 Tahun Kasus Wasior Berdarah Belum Bisa Dituntaskan Negara

Manokwari, TP – Negara belum menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Wasior yang terjadi 13 Juni 2001 atau kurang lebih 17 tahun lamanya.

Padahal, sudah ada rekomendasi PBB terhadap Pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan dugaan kejahatan kemanusiaan, tetapi negara belum menyelesaikan kasus Wasior Berdarah.

Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan menjelaskan, jangan ada kasus di luar sana, kemudian muncul solidaritas membakar lilin.

“Ingat, ada kasus besar di depan mata yang menuntut publik Papua Barat bersama-sama membakar lilin. Saya tantang semua orang, terutama orang Papua, kalau memang benci dan mengutuk tindakan kejahatan kemanusiaan, maka tanggal 13, semua harus berdiri Lapangan Borarsi dan bakar lilin untuk menuntut negara segera membentuk pengadilan HAM, menyelesaikan kasus Wasior Berdarah,” kata Akwan kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Kamis (7/6).

Dikatakannya, kasus Wasior Berdarah merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara struktural dan sampai sekarang belum dituntaskan negara.

“Saya mengajak semua untuk bersama-sama turun jalan dan menyatakan sikap secara terbuka terhadap pemerintah supaya membawa kejahatan kemanusiaan ini pada ranah hukum. Ini sebagai bentuk kritikan balik dari tendensi pernyataan Ketua Mahkamah Agung bahwa kasus HAM itu sulit dibuktikan atau dibawa ke ranah hukum, karena peristiwanya sudah lampau,” jelasnya.

Ditegaskan Akwan, esensi hukum bahwa sekali pun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Sekarang, dia menambahkan, para korban sedang menuntut keadilan.

“Ke mana mereka harus mencari, kalau negara sendiri tidak mampu menciptakan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM di tanah Papua. Kepada publik Papua Barat, kalau Ahok kalah pilkada, kita bisa bakar lilin, kasus terorisme yang kemarin di beberapa tempat, kita bisa bakar lilin. Saya tantang semuanya, Selasa (13/6), apakah akan ada lilin yang menyala untuk memperingati matinya penegakkan hukum dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Kalau tidak, maka kita adalah manusia yang punya daya lupa tinggi,” ujar Akwan.

Ia mengklaim, sikap ini murni keprihatinan terhadap korban pelanggaran HAM yang ada di depan mata. “Saya tidak bicara keluar sana, saya bicara yang ada di depan mata, membutuhkan solidaritas publik, meminta negara segera membentuk pengadilan HAM untuk menyeret para pelaku ke ranah hukum,” ungkap dia.

Ditambahkannya, Presiden Jokowi ada menerima korban pelanggaran HAM, maka dirinya meminta Presiden juga membentuk pengadilan HAM supaya kasus pelanggaran HAM Wasior Berdarah bisa dibawa ke ranah hukum.

“Tidak bisa kejahatan diselesaikan secara kekeluargaan. Yang namanya menghilangkan nyawa seseorang, itu tidak ada alasan kekeluargaan, tetapi itu pidana yang harus dihukum. Kalau oknum-oknum bisa melakukan hal-hal seperti itu, maka jangan bermimpi kalau negara berhasil membangun Papua zona damai,” pungkas Akwan. [FSM-R1]