JAYAPURA,– Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar segera melaporkan asset kendaraan, pasalnya hingga saat ini masih 17 SKPD belum melaporkan asset.
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri dalam arahannya pada apel pagi dihalaman kantor gubernur, Senin (25/3/2019).
“Sampai hari Jumat minggu, masih kurang 17 SKPD dari 52 SKPD di lingkup Pemprov Papua, masih ada 17 SKPD yang belum melaporkan asset kendaraannya,” jelasnya.
Ia meminta kepada masing-masing SKPD agar segera mengecek yang belum melaporkan asetnya dan diharapkan dalam minggu agar segera melaporkan asetnya.
“Minggu lalu BPK sudah masuk mengambil data dan ini merupakan satu progress, saya minta tolong kepada 17 SKPD siapa yang belum melaporkan asset kendaraan yang bersangkutan,” tandasnya.
Sementara mengenai laporan kinerja (LKJ) SKPD, Elysa Auri mengaku, sampai saat ini masih 11 SKPD yang belum menyampaikan LKJ.
“Kalau kalau kita tidak memberikan laporang tentang laporan kinerja SKPD akan mengganggu predikat atau opini WTP yang sudah kita raih,” terangnya.
Oleh sebab itu, ia berharap kepada seluruh SKPD agar kinerja yang telah dicapai selama lima tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dipertahankan.
“Saya harap kepada kita semua, lima tahun lalu kita sudah berbuat dengan baik sehingga ada beberapa hal yang kita sudah capai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini perlu kita pertahankan,” kata Elysa Auri.
Ia mengaku, dua mingga lalu telah bertemu dengan Ombudsmen dan sudah bahas masalah LKJ. Dimana LKJ Pemprov Papua telah meningkat menjadi B, namun masih beberapa hal yang perlu dibenahi tahun ini.
“Ini akan saya laporkan ke Pak sekda untuk mengumpul seluruh kepala SKPD sehingga masing-masing SKPD bisa mengetahui kekurangan,” tambahnya.