Pasific Pos.com
Papua Barat

16 Parpol Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual

Manokwari, TP – Sebanyak 16 partai politik (parpol) dinyatakan lolos verifikasi factual calon peserta Pemilu 2019.

Penetapan 16 parpol dilakukan KPU Provinsi Papua Barat dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, mulai Minggu (11/2) dan Senin (12/2).

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, penetapan parpol calon peserta Pemilu 2019 dilihat dari syarat pengurus inti, keterwakilan 30 persen perempuan, domisili sekretariat parpol, kartu tanda anggota (KTA), verifikasi faktual di lapangan, persebaran parpol di 12 kabupaten dan 1 kota.

Dengan demikian, ia mengatakan, sebanyak 16 parpol lolos verifikasi faktual, yaitu: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Garuda, Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Provinsi Papua Barat, Yotam Senis menuturkan, untuk menetapkan sejumlah parpol sebagai calon peserta Pemilu 2019, pihaknya melakukan rekap secara keseluruhan, baik ketua, sekretaris, dan bendahara, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan untuk 12 kabupaten dan 1 kota.

Menurutnya, hasil rekapitulasi ini akan disampaikan pada rekapitulasi di tingkat nasional, dimana akan direkap untuk seluruh provinsi se-Indonesia.

“Jadi, 50 persen tingkat kabupaten-kota, kemudian 75 persen di tingkat provinsi dan 100 persen di tingkat nasional yang dijadwalkan 13-14 Feburari 2018,” kata Senis kepada para wartawan, kemarin.

Jika unsur-unsur itu sudah tercapai, akan dilihat pada 13-14 Februari. “Kalau direkap di tingkat nasional dan ada partai A atau B yang bermasalah di tingkat provinsi, itu menjadi ranahnya KPU-RI. Jadi, sudah tidak ada perbaikan di tingkat provinsi lagi,” tukasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Marlenny Momot mengatakan, mulai tahapan awal, Panwaslu di kabupaten dan kota sudah bekerja sesuai arahan Bawaslu Provinsi Papua Barat, sehingga rekapitulasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari kerja pengawasan yang dilakukan Panwaslu.

“Semua kerja-kerja pengawasan sesuai prosedur dan aturan undang-undang,” ujar Marleny Momot kepada Tabura Pos usai penetapan hasil rekapitulasi parpol peserta pemilu di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, kemarin.

Ditanya tentang temuan dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam parpol, ia mengatakan, sejauh ini mulai dari pendaftaran parpol sampai hasil rekapitulasi, tidak ditemukan keterlibatan PNS.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, sementara ini pihaknya akan menunggu hasil rekapitulasi tingkat nasional sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pilkada Serentak 2018, dimana hasil rekapitulasi tingkat nasional ditetapkan pada 18 Februari 2018. [FSM-R1]