Pasific Pos.com
Papua Barat

16 KK Rendani Bermasalah, Warga Rendani Demo Menuntut Pemerintah Mengkaji Ulang Program Pengembangan Bandara

Manokwari TP, – Sejumlah jajaran yang tergabung dari Mahasiswa Unipa, Mahasiswa GMKI Manokwari dan warga rendani menggelar aksi demo di depan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Manokwari, Papua Barat terkait Perpajangan Pembangunan Bandar udara (Bandara) Rendani. aksi demo tersebut di lakukan sekitar pukul 09.00 WIT sampai selesai dengan titik temu disanggeng yang kemudian berjalan kaki menuju kantor MRP PB.  Aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk protes bahwa sampai sekarang belum ada titik temu antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di sekitar rendani terkait masalah tersebut.

Salah satu anggota dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Manokwari, Yosias .Y mengatakan bahwa pada intinya aksi ini tidak memihak baik pemerintah maupun warga, namun mereka hanya berada di tengah-tengah untuk menyampaikan aspirasi warga kepada MRP.PB dan DPR atas ketidakpuasan warga rendani terkait dengan kebijakan pemerintah terkait pengmbangan bandara Rendani dan relokasi warga yang ada di sekitarnya, Ungkapnya Kepada Tabura Pos pagi tadi”, Selasa (10/07/18).

Menurutnya rencana pemerintah yang akan memberikan dana kompensasi sebesar 100 juta rupiah dan di tambah 50 juta rupiah per kepala keluarga dari 16 rumah yang akan di gusur tidak di respon baik oleh warga. Ia menambahkan jika seharusnya pemerintah juga menyediakan lahan kososng atau tempat tinggal untuk warga yang di gusur.

Yosias menegaskan sebaiknya pemerintah mengkaji ulang program tersebut, “warga ini bukan cuma butuh uang, mereka digusur pastinya mereka butuh tempat tinggal, seharusnya pemerintah siapkan lahan atau tempat tinggal, kalau Cuma uang 100 juta itu tidak akan cukup dengan perkembangan ekonomi yang ada sekarang ini, ini menyangkut hak layak hidup warga, Ungkapnya”.

Ia kembali menambahklan bahwa sampai sejauh ini pemerintah sendiri memang telah mengeluarkan surta edaran  sebanyak 3 kali untuk menghimbau kepada warga agar segera mengosongkan rumah tersebut. namun warga menginginkan jika memang harus dipindahkan mereka berharap disediakan lokasi atau tempat tinggal dan hanya ingin di sekitar pesisir pantai karena mereka juga tidak ingin terpisah dengan Gereja mereka., Ungkapnya”.

Salah satu anggota aksi demo melalui orasinya mengatakan jika keberadaan mereka disni hanya membantu menuntut keadilan buat warga yang ada disekitar tempat tersebut. pasalnya bahwa warga tersebut sudah berada selama bertahun-tahun dan gereja yang ada juga dibangun dengan perjuangan. Ia menambahkan rendani juga merupakan parometer kota yang ada di manokwari. dalam orasinya ia juga mempertanyakan gambar rencana pembangunan badan bandara rendani. “ rencana pembangunan bandara rendani sudah ada sejak tahun 2015 dan kenapa kami baru mengetahui di tahun 2018 kalau bentuk badan rendani yang akan di bangun baru diketahui seperti gambar yang kami tunjukkan , Tuturnya”.

Dari hasil orasinya mereka berharap bahwa semua harus berjalan sesuai aturan dan undang undang yang ada. jangan ada diskriminasi bahwa mereka dianggap orang-orang yang akan menggagalkan pembangunan. “kami semua disni mendukung pembangunan yang di lakukan pemerintah, karena kami berfikir bahwa dengan pola pikir pemerintah yang baik sehingga Manokwari bisa maju, Tegasnya”.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, SE mengatakan bahwa mereka telah mengikuti pertemuan yang di lakukan oleh kabupaten dan provinsi dan diikuti oleh terkait masalah tersebut yang berlangsung selama 3 jam. Ia mengaku menjelaskan pertemuan yang dibahas masalah rendani bahwa mereka tidak menyinggung soal 18 kepala keluarga (KK) tapi memang itu sudah masuk agenda, ungkapnya”.

Maxsi menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut gubernur mengatakan jika provinsi siap menyanggupi pembangunan rumah dan lokasi atau tempat disiapkan oleh kabupaten manokwari,” itu yang disampaikan kepada kami serentak oleh pak gubernur, Tuturnya”. Dalam pertemuannya dikatakan bahwa memang ada penambahan sekitar 300 meter dari jembatan rendani sampai lorong jalan polisi tidur 13. Ia mengatakan bahwa sempat mengingatkan terkait 16 kk yang pernah bermasalah sebelumnya bahwa akan menyampaikan menyampaikan aspirasinya.

Selanjutnya ia mengatakan dari hasil pertemuan yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, ia menegaskan bahwa juga menyampaikan hal tersebut apa yang menjadi aspirasi warga saat ini, dan apabila tidak ada tanggapan terkait masalah yang terjadi di rendani, MRP. PB mengaku siap membantu dan akan terus menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah terkait masalah tersebut. Terkait hal tersebut ia mengaku jika dirinya sempat memikirkan masalah dana 100 juta yang akan di berikan tidak mungkin cukup untuk warga. “saya rasa dana 100 juta tidak cukup untuk membangun rumah, Ungkapnya”. Saat ini dirinya mengaku jika sedang menunggu penjelasan dari pemerintah terkait lokasi atau tempat.

Sementara menurut Ketua Pansus MRP Papua Barat, Anthon H. Rumbruren, SH, MH mengatakan bahwa MRP sebagai lembaga refresentatif terkait aspirasi yang disampaikan warga, tentunya akan mengawal terus masalah ini. Anthon menambahkan jika dirinya sebagai ketua pansus telah melakukan pertemuan beberapa kali terkait masalah ini. “setelah ini mari kita sama-sama ke DPR supaya ada set terapi buat kita semua, dan saya berharap DPR mau membantu mengawal ini, jangan MPR saja karena DPR yang diangkat praksi khusus yang terdiri dari orang-orang asli papua, Tegasnya”. Diberitakan bahwa aksi demo yang berlangsung tadi berjalan tertib, aman dan kondusif. (CR-45)