Pasific Pos.com
Papua Barat

15 Jabatan Eselon II Mulai Dilelang

Manokwari, TP – Proses pelelangan jabatan bagi pejabat esalon II di lingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai dibuka.

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan mengungkapkan untuk tahap pertama, dibuka sebanyak 15 jabatan bagi eselon IIa dan IIb dan sedang dalam proses lelang.

“Pendaftarannya kita buka sampai tanggal 15 Maret 2018 nanti baru ditutup,” terang Gubernur kepada wartawan di SD YPK Pasir Putih, Manokwari, Kamis (8/3).

Namun, Gubernur mengatakan untuk menduduki jabatan eselon IIa maupun eselon IIb, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki Ijazah, jenjang karir, pangkat, golongan, dan pengalaman.

Bahkan, tambah Gubernur, ada hal yang paling penting yang harus dipenuhi, yakni pejabat yang bersangkutan tidak sedang tersangkut persoalan hukum dan tidak sedang menjalani temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya juga masih menilai mereka, siapa yang kerja baik bisa dipakai, tetapi yang kerjanya tidak baik dan banyak mendapat laporan masyarakat kita nonjobkan saja, bahkan tidak akan kita pakai lagi,” ujar Gubernur.

Data yang dihimpun Tabura Pos, 15 jabatan esalon II yang dilelang pada tahap pertama, diantaranya, Staf ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Asisten Gubernur bidang Administrasi Otonomi khusus (Otsus).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kepala Badan SDM, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat dan Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat. [BOM-R3]