Manokwari, TP – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Rudolf E. Rumbino mengaku telah memanggil tenaga honor di lingkungan DLHP untuk menanyakan alasan 10 nama tenaga honor ‘siluman’ dimasukkan tanpa sepengetahuannya.
Menurut dia, dirinya telah memanggil semua tenaga honor untuk mencari informasi siapa yang memasukkan nama tenaga honor secara tidak sah atau sering disebut ‘siluman’ tersebut. Lanjutnya, ternyata ada 10 orang, bukan 9 orang seperti yang disebutkan sebelumnya.
“Ada 1 nama yang lewat dan saya sudah panggil semua, saya rapat dan marah dorang. Saya minta untuk honorer yang masukkan nama tanpa sepengetahuan saya untuk bertanggung jawab atas tambahan 10 tenaga honorer itu,” tandas Rumbino kepada para wartawan di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.
Dikatakannya, berdasarkan data tenaga honor di lingkungan DLHP Provinsi Papua Barat ada 24 tenaga honor, tetapi ada penambahan 10 orang yang dimasukkan tanpa sepengetahuannya. Ditanya siapa yang memasukkan 10 nama itu, Rumbino mengaku tidak tahu siapa yang memasukkan 10 nama tenaga honor ‘siluman’ tersebut.
“Setelah saya evaluasi dan tanya koordinator tenaga honorer, saya tanya kenapa bisa masukkan saudara ini dan lewat jalur mana mereka dimasukkan? Koordinator tidak bisa jawab dan diam saja. Saya tanya lagi, koordinator menjawab mereka adalah anak-anak Papua yang harus diprioritaskan. Bagi saya silakan saja, tetapi harus melewati proses dan mekanisme yang benar, bukan diam-diam dimasukkan tanpa sepengetahuan saya,” sesal Rumbino.
Ia membeberkan, surat permintaan data tenaga honor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Tim Honorer Provinsi Papua Barat, ternyata tidak diserahkan, tetapi setelah dimarahi, barulah hal itu disampaikan.
“Bagi saya, ada permainan yang dilakukan Bagian Kepegawaian dan staf yang bersangkutan. Ternyata ada kerja sama antara 10 nama ini dengan Bagian Kepegawaian dari Dinas ini. Entah alasannya apa, mereka buat hingga mereka bisa tembus di BKD dan setelah saya cek, ternyata kami juga ada honorer siluman,” katanya.
Dicecar tentang tindakan yang diambil, Rumbino mengaku, karena dalam memasukkan nama itu memakai namanya, maka ketika nanti ditanya, dirinya hanya akan menyelamatkan 24 tenaga honor berdasarkan data di DLHP Provinsi Papua Barat.
“Terlepas dari 24 tenaga honor ini, 10 nama tambahan itu bukan menjadi tanggung jawab saya, tetapi menjadi tanggung jawab oknum yang memasukkan nama 10 orang itu,” ujar Rumbino.
Lanjut dia, setelah dicek, 10 nama ini masuk dalam data base BKD Provinsi Papua Barat dan mereka wajib ikut ujian seleksi formalitas CPNS formasi 2018 yang diadakan tahun ini.
“Bagi saya, silakan saja, tetapi yang jelas, saya hanya bertanggung jawab untuk 24 tenaga honor, sedangkan 10 orang ini, saya lepas tangan dan saya serahkan ke staf yang usulkan mereka,” pungkas Rumbino. [FSM-R1] 